spocjournal.com

Agama Khonghucu Pasca Reformasi 1998 (Studi Terhadap Makin Yogyakarta)

 


Oleh: Haetami, S.Th.I.

Abstract
Lembaga agama mempunyai peran tertinggi dalam memutuskan berbagai fenomena keagamaan. Pada masa Orde Baru lembaga agama tidak banyak hadir dalam ruang publik karena kebijakan pemerintah mengharuskan berbagai organisasi masyarakat di bawah kontrol pemerintah secara langsung. Namun memasuki era Reformasi 1998, berbagai elemen masyarakat mulai memenuhi ruang publik dengan berbagai bentuk organisasinya, termasuk Lembaga Agama Khonghucu MAKIN. Oleh karena itu, ada dua pertanyaan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana dinamika Lembaga Agama Khonghucu pasca Reformasi 1998 dan bagaimana pengaruh Reformasi 1998 terhadap Lembaga Agama Khonghucu MAKIN Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan fenomenologis dengan analisis teori ideologi dari Louis Althusser. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika Lembaga Agama Khonghucu pasca Reformasi 1998 mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik. Dari sebelumnya tidak berdiri lembaga Agama Khonghucu MAKIN, dengan peluang terhadap berdirinya Lembaga Agama Khonghucu MAKIN Yogyakarta. Dengan demikian Reformasi 1998 menjadi catatan penting bagi pemeluk Agama Khonghucu pada umumnya dan khususnya Lembaga Agama Khonghucu MAKIN Yogyakarta.
Key Words: dinamika, reformasi 1998, MAKIN

1. Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang tidak menjadikan agama sebagai ideologi negara, namun demikian agama mendapatkan peran sentral di dalamnya. Ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadikan agama tidak kehilangan perannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hal ini didasarkan sila pertama dari pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya implikasi dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari kita disatukan oleh berbagai bentuk keyakinan dan perbedaan dalam memeluk agama berdasarkan keyakinan masing-masing pemeluk agama. Dengan demikian relasi agama dan negara menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pola tersebut membentuk yang namanya interaksi lintas agama sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk.

Kehidupan majemuk tersebut terlihat dari banyaknya berbagai ras, suku, agama bahkan aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Dalam kehidupan beragama di Indonesia, agama-agama besar memiliki pengikut dan jumlah pemeluk yang luar biasa seperti Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha dan Agama Khonghucu.1 Namun demikian pada masa Pemerintah Orde Baru Agama Khonghucu dikelompokkan dalam agama Tri Dharma yang terdiri dari Agama Tao, Agama Buddha dan Agama Khonghucu.

Di Yogyakarta misalnya, kehidupan multi etnis ini sudah terbentuk sejak lama bahkan sampai hari ini kehidupan tersebut menjadi simbol bahwa agama sebagai perekat sosial. Adanya berbagai etnis, ras, suku adalah potret yang tidak terelakan dalam masyarakat Yogyakarta hari ini. Seperti halnya orang-orang Tionghoa di Yogyakarta sudah menjadi bagian dari komunitas agama yang turut ambil bagian di dalamnya.

Dalam sejarahnya orang-orang Tionghoa masuk ke Yogyakarta melalui akses perdagangan, dimana dalam perkembangan selanjutnya orang-orang Tionghoa mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Sensus pada tahun 1906-1910 orang-orang Tionghoa berjumlah 5.266 atau 6,61% dari keseluruhan jumlah penduduk Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 1930 orang-orang Tionghoa mencapai 12.637 jiwa.2

Pertumbuhan orang-orang Tionghoa tersebut dibarengi dengan membawa serta ritual keagamaan mereka ke Yogyakarta, dimana pada tahun 1881 untuk pertama kalinya orang-orang Tionghoa mendirikan Kelenteng Tjen Ling Kiong.3 Kelenteng tersebut didirikan sebagai upaya untuk saling berinteraksi dalam komunitas agama dalam memelihara tradisi keagamaan mereka. Hal ini adalah bagian dari manifestasi persekutuan agama yang dibentuk oleh komunitas pemeluk agama Khonghucu itu sendiri.

Dalam hal ini Joachim Wach melihat bahwa didirikannya Klenteng Tjen Ling Kiong adalah bentuk dasar dari manifestasi persekutuan agama melalui bangunan, simbol, ritus peribadatan yang terorganisir dengan baik termasuk Lembaga Agama Khonghucu.4

Lembaga agama adalah organisasi yang didirikan oleh komunitas agama  sebagai wadah untuk saling berbagi dan berinteraksi terhadap sesama pemeluk agama tersebut. Dalam komunitas agama Khonghucu lembaga agama ini dinamakan Majlis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia disingkat (MATAKIN). MATAKIN adalah majlis tinggi yang bertugas menaungi dan membina pemeluk agama Khonghucu. Sementara organisasi keagamaan yang berada di daerah dinamakan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN). Organisasi keagamaan ini sebagai perwakilan lembaga agama yang berada di setiap daerah di Indonesia termasuk di Yogyakarta. MAKIN adalah organisasi keagamaan yang berada di bawah naungan MATAKIN sehingga pelbagai bentuk kegiatan dan ritual keagamaan mengacu kepada instruksi MATAKIN.

2. Sejarah Berdirinya Lembaga Agama di Indonesia
Relasi agama dan negara pun pada masa Orde Baru terbentuk dalam sistematisasi lewat pelembagaan yang dinamakan Lembaga Agama, di bawah naungan Kementrian Agama. Lewat kementrian agama pula yang pada masa Mukti Ali, hubungan agama dan negara terjalin lewat pemanfaatan produktivitas tenaga kerja dari perspektif agama. Namun demikian ide tersebut sebenarnya telah ada pada masa pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1899. Lewat organisasi yang diberi nama kantor voor Inlandsche zaken dibawah tanggung jawab Snouck Hurgronje.5 Lembaga ini didirikan sebagai upaya bentuk memperluas jaringan politik pemerintah Hindia Belanda pasca meletusnya Geger Cilegon tahun 1888. Dalam perkembangannya, lembaga ini mampu bersinggungan dengan institusi apapun termasuk kegiatan keagamaan umat islam Nusantara pada waktu itu. Lembaga yang dipimpin oleh Hurgronje tersebut bahkan mampu terlibat langsung dengan kegiatan keagamaan seperti pembangunan Masjid baru, pengelolaan kas Masjid dan tentunya kontrol terhadap agama telah berhasil dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu.

Setelah Indonesia merdeka, negara memperkenalkan Kemetrian Agama sebagai upaya untuk mengontrol dan mengawasi pemeluk umat beragama terlebih pemeluk agama Islam yang jumlahnya sangat banyak. Kementrian ini resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Mentri Agama yang pertama Prof. H. M. Rasjidi, BA.6 Pada mulanya program kerja kementrian agama hanya sebatas mengurusi permasalah orang-orang islam seperti pengangkatan penghulu Landraad, penghulu anggota pengadilan agama, serta penghulu masjid. Yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda berbagai bentuk kegiatan keagamaan tersebut berada dalam wewenang Residen dan Bupati.

Pada masa pemerintahan Orde Baru kementrian agama telah berkembang lebih matang dalam berorganisasi sehingga cakupan kerja dari kementrian agama pun semakin komplek. Sehingga untuk mewadahi kelompok agama di luar agama islam, maka pada masa pemerintahan Soeharto pemerintah mulai membentuk tim khusus untuk membentuk kelembagaan agama di bawah kementrian agama. Ini sebagai langkah awal dari pendekatan agama secara politis yang didaur ulang idenya dari pemerintah Hindia Belanda pada masa Snouck Hurgronje.7

Hurgronje adalah sosok entolog-polisional yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda sekaligus seorang orientalis yang pemahamaan keagamaannya sangat mendalam. Pasca tragedi Geger Cirebon 1888, Hurgronje bertugas untuk mengawasi kalangan agamawan yang dirasa sangat mengganggu stabilitas negara, sehingga ketika Hurgronje bertugas di Hindia Belanda pelbagai persoalan terhadap urusan umat muslim khususnya, yang dirasa memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda ditangani langsung oleh Hurgronje.

“Akhirnya, sebagai jalan terbaik untuk mencegah perasaan-perasaan fanatik, saya berpendapat perlulah direkomendasikan pengawasan yang  teratur dari pihak pemerintah daerah atas pengajaran agama Mohamadan (te slotte meen ik als het beste middle om de uitbarsting van fanatieke geziendheid to voorkomen een geregeld toezicht van bestuurswege op het mohammedaansch onderwijs te moeten aabevelend) ini tidak semata-mata dapat disebut pengajaran agama. sebab, bukan hanya bidang-bidang sastra termasuk disitu, melainkan juga dalam bidang hukum dalam seluruh aspeknya. Sementara itu, pengajaran mistik kepada beberapa orang saja memberikan kekuasaan atas orang lain sedemikian rupa, sehingga pemerintah pusat boleh dianggap perlu mengenal “penguasa-penguasa” itu secara lebih dekat (dat het voor de Regeering noodig geacht mag worden, die machthebbers meer van nabij te kennen), yaitu sebelum mereka menyalahkan kekuasaan mereka (macht misbruik hebben gemaakt) malahan andaikan pemerintah pusat tidak dapat menyetujui pemahaman ini dan ingin secara cermat menghindari semua campur tangan, termasuk yang tidak langsung, pengatahuan yang teliti (nauwkeurige bekendheid) atas keadaan yang sebenarnya dalam hal ini akan terbukti makin mutlak baginya.” 8

Surat tersebut ditulis oleh Hurgronje pada tanggal 7 Juni 1889 yang diperuntukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tentunya surat tersebut menjadi referensi penting pemerintah selanjutnya untuk mengontrol kalangan agamawan dan pemeluk agama sebagai upaya demi kepentingan stabilitas negara. Sehingga membaca Hurgronje sebagai etnografi-polisional atau sebagai penasihat pribumi pemerintah Hindia Belanda dengan kantoor voor inlandshe zaken dalam konteks pemerintah setelah merdeka ada keberlangsungan sejarah yang tidak putus. Yang akhirnya kantoor voor inlandshe zaken berganti nama menjadi Departemen Agama.

3. Posisi Lembaga Agama Khonghucu

Lembaga Agama adalah sebuah perkumpulan keagamaan yang dibentuk oleh sekelompok kalangan beragama sebagai bagian dari persekutuan agama. 9 Inti dan bentuk pengalaman keagamaan seseorang tersebut biasanya membentuk seseorang untuk bersekutu sehingga persekutuan tersebut menghasilkan ragam pengalaman yang berbeda dari masing-masing pemeluk agama. Pada masa pemerintahan Soeharto persekutuan keagamaan tersebut dibentuk lewat lembaga resmi Negara yang di control oleh hegemoni kekuatan Negara. Kajian ini mencoba melihat bagaimana relasi agama dan Negara dibentuk dalam ruang yang bersamaan Negara mampu mengontrol segala bentuk aktifitas keagamaan sebagai jaminan dari stabilitas Negara.

Negara lewat kementrian agama melakukan upaya politis terhadap kalangan agamawan pasca meletusnya gerakan 30 September atau biasa disingkat G 30 S/PKI. Selain kejadian tersebut, upaya pembentukan lembaga agama dimulai dengan adanya dialog-dialog antar umat beragama baik di tingkat internasional seperti di Broumana Libanon 1972, Jenewa 1976, dan Konsili Vatikan ke II 1963-1965. Sehingga lewat beberapa kejadian tersebut maka dibentuklah lembaga agama yang pada dasarnya sebagai upaya Negara melakukan pendekatan terhadap kalangan agamawan yang bersifat filosofis dan ilmiah.
Secara garis besar operasionalisasi kegiatan lembaga agama didasarkan kepada Garis-garis Besar Haluan Negara dalam TAP No. IV/MPR/1978 pada Bab IV/D bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Sosial Budaya, ayat 1 mengenai pembinaan kehidupan beragama a.1. sebagai berikut:

  1. Atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa, maka perikehidupan beragama dan peri kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan pancasila
  2. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun diantara sesame umat beragama, diantara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan diantara sesama umat beragama dalam usaha memperkokoh persatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk usaha bersama-sama membangun masyarakat. 10

Berdasarkan ketentuan tap MPR tersebut maka kewajiban umat beragama dari masing-masing pemeluk umat beragama agar menyelaraskan kehidupan beragamanya sesuai dengan, pertama kerangka pancasila dan undang-undang dasar 1945, kedua, menjadikan agama sebagai bagian dari acuan Negara dalam menjaga stabilitas Negara dan ketahanan nasional, ketiga, meyakinkan pemeluk agama dan mencoba menghilangkan kecurigaan pemeluk agama terhadap Negara dan mencoba membangun Negara dan bangsa diatas kepentingan bersama.
Pada tanggal 30 Juni 1980, Kementrian Agama meresmikan majelis-majelis dan para wakil dari masing-masing pengurus lembaga agama yang ada di Indonesia, lewat Mentri Agama H. Alamsyah Ratu Perwiranegara. Diantara lembaga agama yang terbentuk pada waktu itu diantaranya:

  1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
  2. Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI)
  3. Majelis Agung waligereja Indonesia (MAWI)
  4. Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP)
  5. Perwalin Umat Buddha Indonesia (WALUBI)

Lima organisasi lembaga agama tersebut dibentuk berdasarkan kriteria agama yang ditentukan oleh Negara pada waktu itu. Sementara pemeluk Agama Khonghucu tidak masuk dalam kategori yang dimaksud oleh Negara. Sesuai dengan intruksi Presiden pada waktu itu, dimana kepercayaan dan aliran tidak masuk dalam kategori agama.

Dalam konteks ini posisi lembaga agama Khonghucu tidak masuk secara independent atau berdiri sendiri. Sehingga perlu kiranya untuk melihat dinamika lembaga agama Khonghucu pada waktu itu. Dimana kelompok ini oleh Negara dimasukan dalam kategori aliran kepercayaan. Perlu diketahui bahwa pada awal pembentukan lembaga agama oleh pemerintah kelompok ini masuk dalam lembaga agama Tri Dharma yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman R I No. JAS/31/13 tanggal 09 April 1953. Bahkan pada masa pemerintahan Orde Baru, kelompok Tri Dharma dimasukan dalam utusan perwalian agama Hindu dan Buddha. Yang berdasarkan surat No. G-II/I/d-2/7/73 tanggal 10 Januari 1973 dan surat keputusan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha No. H/437/SK/1983, tanggal 01 Agustus 1982.

Lembaga agama Tri Dharma yaitu perkumpulan kelompok agama Hindu, Buddha dan Khonghucu yang mendirikan Majelis Tri Dharma Seluruh Indonesia disingkat MATRISIA. Organisasi perkumpulan ini didirikan pada tanggal 17 Desember 1977 di kota lawang, Jawa Timur, sebagai ketua umum pertama Ong Kie Tjay. 11

4. Lembaga Agama Khonghucu Yogyakarta
Lembaga agama Khonghucu Yogyakarata didirikan pada tahun 2010. Pada awalnya organisasi ini adalah perkumpulan para pemeluk agama Khongucu yang melakukan kebaktian dan Khotbah di Kelenteng Tjen Ling Kiong. Lembaga ini didirikan oleh Js. Cucu Rohyana, S.T, Siahalifie, S.E, dan Js. Angling Wijaya. Dengan nama perkumpulan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) yaitu suatu organisasi yang berada dibawah naungan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).
Latar belakang terbentuknya lembaga agama khonghucu Yogyakarta didasarkan kepada munculnya kembali kegiatan keagamaan orang-orang Tionghoa pasca tragedi berdarah mei 1998. Sehingga hal ini mendorong umat Khonghucu membentuk pengurus sementara yang bernama Seksi Agama Khonghucu Indonesia (SAKIN) pada tahun 2008 sampai 2010 dengan ketua Js. Cucu Rohayana, S.T, dan Sekretaris Siahalifie, S.E. Agenda keagamaan yang terus berlanjut menjadikan SAKIN berganti formasi menjadi MAKIN yang berlandaskan Surat Keputusan MATAKIN Pusat. 12

Sejak menjadi Majelis Agama Khonghucu Indonesia yang berada di Yogyakarta otomatis lembaga agama ini menjadi lembaga yang mewakili pemeluk agama Khonghucu Yogyakarta di tingkat Provinsi. Namun demikian terbentuknya lembaga agama MAKIN Yogyakarta tidak serta merta kegiatan keagamaan umat Khonghucu berjalan lancar, hal ini disebabkan pemeluk agama Khonghucu Yogyakarta tidak terlalu banyak jumlahnya. Adapun tugas MAKIN itu sendiri sebagai bagian dari mediator antara umat Khonghucu yang berkaitan dengan kegiatan keagamaannya, sekaligus mediator dengan pemerintah. Selain itu fungsi dari MAKIN Yogyakarta sendiri yaitu untuk menciptakan sikap saling menghargai sesama pemeluk agama Khonghucu. “fungsi MAKIN ini sendiri menengahi supaya tidak terjadi konflik” 13

5. Pengaruh Reformasi 1998 terhadap MAKIN Yogyakarta
Reformasi 1998 adalah sebuah upaya masyarakat Indonesia meruntuhkan Orde Baru dibawah rezim Soeharto. Bagi masyarakat yang selama Orde Orde terkekang, reformasi 1998 membawa angin segar. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai elemen masyarakat yang mengambil peran masing-masing yang berbentuk organisasi politik, sosial, kebudayaan dan keagamaan. Bagi masyarakat Tionghoa, reformasi 1998 adalah suatu berkah tersendiri. Dimana kesempatan ini dijadikan sebuah moment untuk kembali mengelola masyarakat beragama pasca kebijakan-kebijakan orde baru yang mengekang. Hal ini yang kemudian memunculkan berbagai organisasi-organisasi orang-orang Tionghoa. Dalam konteks keagamaan, pemeluk agama Khonghucu mulai kembali aktif lewat organisasi keagamaan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).
Munculnya berbagai organisasi yang bercirikan Tionghoa termasuk lembaga agama Khonghucu tentunya memberi pengaruh yang secara praksis dilihat sebagai akhir dari tulisan ini, baik itu secara teologis, social-budaya, maupun secara politis.

Teologis
Reformasi 1998 yang terjadi tentunya memberi pengaruh terhadap lembaga agama Khonghucu baik di tingkat Nasional maupun di tingkat daerah. Secara teologis perubahan itu terjadi dalam bentuk lingkup komunitas keagamaan. Di tingkat daerah lembaga agama Khonghucu mulai melakukan gerakan sadar dan peduli umat. Hal ini ditandai dengan di angkatnya beberapa pendeta Khonghucu oleh Deroh MATAKIN Pusat. Dimana pada tanggal 16 Juli 2006, beberapa pendeta dilantik sebagai pengurus rohaniawan daerah oleh Xs. Tjhie Tjay Ing diantaranya:

  1. Js. Ir. Winarsih Luisiana (Surakarta)
  2. Js. The Jefrry Wiranto / A Cin (Tanggerang)
  3. Js. Ir. Cucu Rohyana (Yogyakarta)
  4. Js. Chandra Gunawan (Yogyakarta)
  5. Js. Sudarsih (Yogyakarta)
  6. Js. Tan Sien Hwa (Yogyakarta)
  7. Js. Margo Mulyo (Yogyakarta)14

Sosial-budaya
Ketika reformasi 1998 bergulir, pelbagai kelompok masyarakat turun ke jalan-jalan melakukan aksi demontrasi besar-besaran. Aksi ini meski diwarnai dengan pelbagai kerusuhan yang menyebar ke beberapa daerah tapi berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan demikian berakhir pula masa kejayaan Orde Baru berkuasa.

Lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dirasakan benar oleh kelompok-kelompok minoritas seperti halnya orang-orang Tionghoa. Bagi orang-orang Tionghoa, kejadian reformasi 1998 adalah sebuah berkah Sang Tian. hal ini ditandai dengan munculnya pelbagai organisasi masyarakat Tionghoa yang menyeruwak ke permukaan pasca reformasi 1998. Organisasi-organisasi tersebut antara lain:

  1. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)
  2. Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa  ( INTI)
  3. Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI)
  4. Solidaritas Nusa Bangsa (SNB)
  5. Solidaritas Pemuda-Pemudi Tionghoa Indonesia Untuk Keadilan (SIMPATIK)
  6. Himpunan Mahasiswa Tionghoa Indonesia (HMTI)
  7. Partai Reformasi Tionghoa Indonesi (PARTI)
  8. Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI)
  9. Partai Warga Bangsa Indonesia (PWBI)
  10. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)
  11. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)15

Susan Mary Gublin mengelompokannya kedalam 4 (empat) kategori dalam kemunculannya.
Pertama, kategori organisasi sosial dan kebudayaan yaitu, Paguyuban Marga Tionghoa Indonesia dan Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa. Kedua, organisasi masyarakat Anti Diskriminasi. Yaitu, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi, Solidaritas Nusa Bangsa, Solidaritas Pemuda-Pemudi Tionghoa Indonesia Untuk Keadilan, dan Himpunan Mahasiswa Tionghoa Indonesia. Ketiga, organisasi yang berbasis partai politik antara lain, Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika, dan Partai Warga Bangsa Indonesia. Terakhir yaitu, organisasi yang bercirikan agama yaitu, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Organisasi-organisasi tersebut muncul pasca reformasi 1998, kecuali organisasi keagamaan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. Selain itu beberapa dari mereka pun turut aktif dengan mendirikan yayasan bercirikan lembaga nirlaba. Seperti halnya Eddie Lembong, yang mempelopori berdirinya Yayasan Nabil (National Building).16

Sementara di Yogyakarta, pasca tragedi Gejayan Kelabu pada tahun 1998 meletus, beberapa kegiatan yang berbau etnis Tionghoa berhenti secara total. Hanya saja memasuki tahun 2008 kegiatan tersebut mulai bias berjalan kembali meskipun masih sedikit.

 

Politis
Aspek lain dari kegiatan kelembagaan agama Khonghucu pasca Orde Baru adalah pengakuan pemerintah terhadap agama Khonghucu yang ditandai dengan mulai dipulihkannya hak-hak sipil orang-orang Tionghoa. Dipulihkannya hak-hak sipil orang Tionghoa di antaranya, dengan diakuinya status Agama Khonghucu oleh pemerintah Indonesia, sebagai bagian agama resmi yang ada di Indonesia. Tentunya secara politis, ini berkembang ke berbagai daerah termasuk Yogyakarta.

Dalam komunitas pemeluk agama Khonghucu Yogyakarta, Pengakuan secara politis oleh pemerintah baru terlaksana ketika pada tahun 2012 Kementrian Agama, mengeluarkan Peraturan Menteri agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012. Tentang organisasi dan tata kerja instansi Vertikan Kementrian Agama. dalam peraturan tersebut, mengacu kepada pasal 435 bagian c tentang Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama. Sehingga, maka wajib bagi penganut agama Khonghucu untuk mendapatkan hak-hak sipil. yang pada akhirnya diperkuat dengan Pasal 436 ayat (3) Subbagian Hukun dan Kerukunan Umat Beragama. sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan, bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, dan pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama, serta pelayanan masyarakat Khonghucu.17

Pengakuan tersebut mengacu kepada peraturan bersama Menteri tahun 2006. sehingga dengan keluarnya surat keputusan tersebut, maka kedudukan agama Khonghucu dimata hukum sama. “kedudukannya sama dengan agama-agama lain yang sebelumnya diakui oleh pemerintah, pelayanannya juga sama.” 18 karena secara keagamaan sama maka secara kelembagaan pun dalam agama Khonghucu dimata hukum sama seperti halnya dengan ormas-ormas dalam agama lain.

6. Penutup
Lembaga Agama Khonghucu MAKIN Yogyakarta sebelum reformasi 1998 tidak termasuk dalam bagian komunitas pemeluk agama Khonghucu yang diakui oleh Negara. Bahkan pada masa pemerintahan Orde Baru Lembaga Agama Khonghucu MAKIN Yogyakarta belum berdiri seperti yang terjadi setelah reformasi 1998 bergulir. Lembaga Agama Khonghucu didirikan pada tahun 2010 sebagai bentuk manifestasi dari reformasi 1998 dan sebagai respon atas dinamika yang terjadi pasca reformasi 1998, yang memberi pengaruh terhadap Lembaga Agama Khonghucu MAKIN Yogyakarta.
Reformasi 1998, tentunya, memberi pengaruh terhadap dinamika dan perkembangan keorganisasian Lembaga Agama Khonghucu Yogyakarta. Pengaruh tersebut tentunya bersifat positif bagi perkembangan pemeluk Agama Khonghucu, di antaranya, berdirinya Lembaga Agama Khonghucu yaitu Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Yogyakarta. Suatu perkumpulan dan wadah tertinggi bagi pemeluk Agama Khonghucu yang ada di Yogyakarta. Pengakuan Negara terhadap Lembaga Agama Khonghucu Yogyakarta sebagai Lembaga Agama seperti Lembaga Agama lainnya. Pengakuan Lembaga Agama lain terhadap Lembaga Agama Khonghucu MAKIN Yogyakarta sebagai bagian dari komunitas pemeluk agama yang harus saling dihormati.

Catatan

  1. Departemen Agama, Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1984), 26.
  2. Rezza Maulana, Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa (Yogyakarta: Impulse, 2010), 63.
  3. Nina Asmara, “Humanisme dalam Agama Khonghucu Studi terhadap Interaksi Sosial di Kelenteng Tjen Ling Kiong Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, 20.
  4. Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama, Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan, terj. Djam’annuri (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 147.
  5. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3S, 1986), 66.
  6. DEPAG DIY, “Sejarah Kanwil Kementrian Agama, D.I. Yogyakarta, Struktur Kementrian Agama Awal Berdirinya”, dalam www.yogyakarta.kemenag.go.id, diakses 22 Oktober 2014.
  7. Ahmad Baso, Islam Pasca Kolonial, Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 24.
  8. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Baso, Islam Pasca Kolonial, 188.
  9. Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama, Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan, terj. Djam’annuri (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 147.
  10. Departemen Agama, Monografi Kelembagaan Agama, 15.
  11. D.S. Marga Singgih, TRIDHARMA, dari masa ke masa (Jakarta: BAKTI 1996), 21.
  12. Wawancara dengan Cucu Rohyana, Ketua MAKIN Yogyakarta, Kelenteng Poncowinatan, 24 Oktober 2014.
  13. Wawancara dengan Siahalifie, Sekretaris MAKIN Yogyakarta, Kelenteng Poncowinatan, 30 September 2014.
  14. Adjie Chandra, “Seputar Rapat Pleno DEROH MATAKIN Surakarta 15-16 Juli 2006”, dalam www. Genthaharmoni.blog.com, di akses 6 November 2014.
  15. Susan Mary Giblin, Being Chinese and Indonesian : Chinese Organisations in Post-Soeharto Indonesia (The University of Leeds Departement of East Asian Studies, 2003), 119-139.
  16. Choirul Mahfud, Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 297.
  17. Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2012.
  18. Wawancara dengan Hanum, Kasubid Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Kesbanglinmas Provinsi Yogyakarta, 21 November 2014.

Daftar Pustaka

  • “Sejarah Kanwil Kementrian Agama D.I. Yogyakarta, Struktur Kementerian Agama Awal Berdirinya”. Dalam www. yogyakarta.kemenag.go.id. Diakses 22 Oktober 2014.
  • Asmara, Nina. “Humanisme dalam Agama Khonghucu studi terhadap interaksi sosial di Kelenteng Tjen Ling Kiong Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2008.
  • Baso, Ahmad. Islam Pasca Kolonial, Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
  • Chandra, Adjie. “Seputar Rapat Pleno DEROH MATAKIN Surakarta 15-16 Juli 2006”. Dalam www. genthaharmoni.blog.com. Diakses 6 November 2014.
  • Giblin, Susan Mary. Being Chinese and Indonesian: Chinese Organisations in Post-Soeharto Indonesia. The University of Leeds Departement of East Asian Studies, 2003.
  • Mahfud, Choirul. Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
  • Maulana, Rezza. Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa. Yogyakarta: Impulse, 2010.
  • Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1984.
  • Singgih, D.S. Marga. TRIDHARMA dari masa ke masa. Jakarta: BAKTI, 1996.
  • Singgih, D.S. Marga. TRIDHARMA Suatu Pengantar. Jakarta: BAKTI, 1995.
  • Suminto, Aqib. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1986.
  • Wach, Joachim. Ilmu Perbadingan Agama, Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan. Diterjemahkan oleh Djam’annuri. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Haetami, S.Th.I., Adalah mahasiswa pascasarjanaUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sedang menyelesaikan tesis tentang pemikiran keagaamaan Haksu Tjhie Tjay Ing. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

You have no rights to post comments

Berita Foto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

DAK 25 Jam Jatim, Jateng, DIY 25 - 27 Desember

14-11-2017 Hits:217 Berita Foto

DAK 25 Jam Jatim, Jateng, DIY 25 - 27 Desember

DAK (Diklat Agama Khonghucu) bukan sekedar pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan rohaniwan saja

Read more

Pemuda Khonghucu Dari Berbagai Daerah Ikrar Di Hari Sumpah Pemuda.

28-10-2017 Hits:883 Berita Foto

Pemuda Khonghucu Dari Berbagai Daerah Ikrar Di Hari Sumpah Pemuda.

Bogor, 28 Oktober 2017, Ketua Panitia acara Js.Kuh Sambih dalam undangannya mengatakan bahwa kami pemuda Khonghucu pun harus mampu bergerak...

Read more

Gili Trawangan

25-10-2017 Hits:114 Berita Foto

Gili Trawangan

Pagi ini kami harus bangun pagi untuk menyeberang pulau kecil yakni Gili Trawangan.

Read more

Delapan Pesan Dari Jakarta Dalam Kongres Khonghucu Dunia

21-10-2017 Hits:240 Berita Foto

Delapan Pesan Dari Jakarta Dalam Kongres Khonghucu Dunia

"Membangun Harmoni dan Jalan Tengah untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Perdamaian Dunia" dihasilkan butir-butir pemikiran sbb :

Read more

Srikandi Gunung Sindur Berjoget

16-10-2017 Hits:134 Berita Foto

Srikandi Gunung Sindur Berjoget

Kebaktian di Makin Gunung Sindur minggu 15 Oktober 2017 dipenuhi umat di berbagai daerah di sekitarnya.

Read more

Mengajar Dan Kunjungan

25-09-2017 Hits:402 Berita Foto

Mengajar Dan Kunjungan

Pada tanggal 23 September 2017 saya mengajar S2 program M.Ag di UIN Syarif Hidayahtullah Jl.Cempaka Putih Tangerang Selatan Banten.

Read more

Dokumen Gili Iyang Dan Gili Labak Tour

11-09-2017 Hits:298 Berita Foto

Dokumen Gili Iyang Dan Gili Labak Tour

Perjalanan Tour Jalan Sehat Trawas menuju ke dua Pulau Gili Iyang dan Gili Labak.

Read more

Pertemuan Di Polda jatim

08-09-2017 Hits:233 Berita Foto

Pertemuan Di Polda jatim

Surabaya, 8 September 2017. Silaturahim Kapolda Jatim bersama Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Harkamtibmas.

Read more

Tenaga Pendidik Khonghucu Di Pangkal Pinang

08-09-2017 Hits:175 Berita Foto

Tenaga Pendidik Khonghucu Di Pangkal Pinang

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Pendidik Agama Khonghucu Tahun 2017 yang diadakan di Hotel Puncak Lestari Pangkal Pinang mulai tgl....

Read more

Js. Maria Berpulang

07-09-2017 Hits:719 Berita Foto

Js. Maria Berpulang

Berita berpulangnya Js.Maria Engeline sangat mengejutkan bagi kita semua

Read more

Harmoni Hidup & Keseimbangan Bisnis, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

 

Bisnis Yang Beriman & Beretika, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

Gallery Download

Download Cahaya Setia 421-430

Silahkan Download Puisi ber-Gambar yang dapat dipakai untuk Profile Picture, Avatar, dll

Infografis & Slide

Foto Bersama di Khongcu Bio Denpasar

---------------------------

Foto Bersama Dispenkasi XXVII Bogor

 

Polling

Kegiatan Apa Yang Paling Anda Senangi Ketika Di Tempat Ibadah?

Berdoa / Sembahyang - 100%
Menyanyi / Bermain Musik - 0%
Mendengarkan Kotbah - 0%
Berdiskusi - 0%
Bertemu Teman-Teman - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: March 9, 2014

Who's Online

We have 79 guests and no members online

Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia
Hak Cipta Spoc Study Park Of Confucius No. 064687, Tanggal 25 Maret 2013

web development by harmonydesain.com