spocjournal.com

Kasus Perbankan

Oleh : Djoko Sumarno, Yanuar Pribadi, Kurniawan

I. Pendahuluan.

1. Latar Belakang

Dewasa ini lembaga perbankan menjadi salah satu tumpuan harapan dalam menggerakkan  roda perekonomian nasional, khususnya sector riil.  Hasil kebijakan deregu8lasi sector perbankan pada era-90an telah menyebabkan tumbuh suburnya bank-bank yang ada di Indonesia seperti sekarang ini. Booming bank-bank tersebut ternyata tidak diiringi dengan ketahanan modal usaha perbankan. Selain ini fungsi pengawasan Pemerintah (Bank Indonesia)  masih sangat lemah terhadap bank-bank,  dan praktik kejahatan perbankan  terus meningkat kwantitas dan kwalitasnya darei waktu ke waktu. Banyak modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan dunia perbankan salah satunya adalah penggunaan kartu kredit.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit di Indonesia, tingkat resiko kartu kredit yang disebabkan  memburuknya tingkat kolektibitas dan potensi meningkatnya kriminalitas seperti pemalsuan kartu kredit dengan berbagai modus operandinya juga meningkat cukup tajam.

Pada umumnya modus operandi kejahatan kartu kredit lebih condong karena proses seleksi aplikasi calon pemegang kartu kredit yang kurang teliti, sehingga kartu kredit jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dan memilikli track-record buruk yang lalu melakukan kejahatan pemakaian kartu kredit.  Selain itu kasus menonjol lainnya adalah pelaku kejahatan mengaku dari penerbit kartu kredit dan menelpon pemegang kartu serta menanyakan nomor kartu yang lalu dipakai untuk transaksi illegal.

 

2. Sejarah Kartu Kredit

Bentuk transaksi yang tertua adalah bantuk tukar menukar atau lebih kita kenal dengan istilah Barter. Transaksi barter ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu bahkan sedjak jaman para Nabi.   Kemudian sejak manusia mengenal alat bayar dalam bentuk uang maka mulailah berkembang transaksi jual beli dalam bentuk uang. Namun dalam perkembangannya ternyata uang sebagai alat bayarpun tidak cukup aman bagi pemegangnya. Hal ini karena uang dianggap tidak praktis dan sering terjadi perampokkan atau kehilangan tanpa adanya upaya pengamanan yang signifikan. Maka kemudian berkembanglah bentuk-bentuk alat bayar lainnya. Seperti misalnya penggunaan cek, giro dan lain-lain. Tetapi tampaknya cek maupun giro bukan satu-satunya alat bayar yang bisa dipercaya sepenuhnya karena sering terjadi juga kasus cek kosong dan sebagainya. Kemudian seiring perkembangan jaman muncullah alat bayar yang inovatif yang berbentuk kartu plastic yang secara popular di kenal dengan nama   KARTU KREDIT (Credit Card). Meski dengan terbitnya kartu kredit  tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistim pembayaran menggunakan uang cash ataupun cek.  Di USA kartu kredit pertama kali digunakan pada tahun 1920-an, kemudian pada awal tahun 1950-an, Diners Club mulai memperkenalkan kartu kredit kepada 3 pihak yang mempunyai hubungan hukum segitiga antara penerbit (Bank). Pemegang kartu dan penjual barang.

Setelah Diner’s Club maka lembaga lain yang menerbitkan kartu kredit adalah American Express Company (1958) dan Hilton Credit Corporation pada tahun 1959. Selanjutnya perkembangan kartu kredit terus mengalami perubahan kearah yang lebih baik sehingga pada akhir tahun 1950-an, Bank Of America menjadi pelopor dengan memperkenalkan kartu kredit “AntarBank” yang kemudian terus berkembang menjadi kartu kredit hingga sekarang lebih kita kenal dengan nama VISA.

Di Indonesia yang berhak menerbitkan Kartu Kredeit adalah lembaga keuangan resmi seperti Bank dan Lembaga Keuangan lain bukan Bank. Masing-masing penerbit memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jenis-jenis kartu kredit diantaranya :

  • Platinum (limit Paling tinggi)
  • Gold (limit menengah sampai tinggi)
  • Silver (limit rendah sampai menengah)
  • Dan masih banyak lagi kartu lainnya yang berfungsi sbg alat pembayaran.

 

3. Pengertian Kartu Kredit

Sistim Kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (retail) dan sistim kredit yang namanya berasal dari kartu plastic yang diterbitkan kepada pengguna sistim tersebut Sebuah kartu kredit berbeda dengan Kartu debit, dimana penerbit kartu kredit  meminjamkan kpd konsumen uang  dan bukan mengambil uang dari rekening pengguna. Kebanyakkan kartu kredit  memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Berikut ini adalah bagian-bagian kartu kredit :

a. Pihak Penerbit
Adalah Bank atau lembaga keuangan lain.  Selain bank yang membuat rekening dan mengeluarkan kartu pembayaran bagi Card holder. Pihak penerbit menjamin pembayaran untuk transaksi yang terotorisasi mengguinakan kartu pembayaran  yang dikeluarkannya, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemegang merk kartu.

b. Hak Penerbit
Memperoleh iuran tahunan. Memperoleh pembayaran transaksi yang telah dilakukan  pemegang kartu kredit termjasuk bunga keterlambatan. Membatalkn atau memperpanjang keanggotaan pemegang kartu kredit. Menarik kembali kartu kredit yang ada pada pemegang kartu kredit. Mencasntumkan nomor kartu kredit yang telah dibatalkan oleh penerbit dan atau atas permintaan pemegang kartu. Menolak transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit bila Pemegang kartu kredit belum memenuhi kewajibannya kepada penerbit dan transaksi tersebut diragukan oleh penerbit.

c. Kewajiban Penerbit
Membayar segala transaksi  pemegang kartu kredit yang telah disetujui oleh penerbit kepada pedagang melalui pengelola Memberika pelayanan dan informasi kpd pemegang kartu kredit Menyampaikan tagihan bulanan kpd pemegang kartu kredit.

 

4. Pihak Pemegang Kartu Kredit (Card Holder)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang  dapat menjadi pemegang Kartu kredit diantarnya adalah :

  • Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dgn fasilitas melalui kartu kredit yg diberikan, pemenuhan syarat ini daqpat dilihat melalui slip gaji, laporan keuangan atau rekening bank (biasanya 3 bulan terakhir).
  • Kontinuitas penghasilan yang tinggi tidak menjamin keberlanjutan dari pemenuhan kewajiban pemegang kartu kredit untuk memenuhi kewajibannya kpd pihak penerbit kartu kredit. Kontinuitas dari penghasilan yang cukup lebih dapat memberikan keyakinan atas kemampuan  calon pemegang Kartu kredit untuk melunasi kewajibannya .
  • Niat baik dari calon pemegang kartu kredit  untuk selalu memenuhi kewajibannya  dapat dilihat dari apakah pemegang kartu kredit masuk dalam daftar hitam atau tidak (BI Checking).

 

5. Hak Pemegang Kartu Kredit

  • Berbelanja di pedagang yang ditunjuk dengan menggunakan kartu kredir
  • Mengambil uang tunai di bank dengan batasan jumlah yang telah ditentuk oleh penerbit
  • Memperoleh kartu pengganti baik atas kartu yang telah hilang maupun kadaluarsa
  • Menolak memperpanjang keanggotaan dengan memberitahukan secara tertulis atau  melalui telpon ke bank penerbit.

 

6.Kewajiban Pemegang Kartu Kredit.

  • Melaporkan kepada penerbit pada kesempatan pertama apabila kartu kredit pemegang hilang atau dicuri dengan disertai laporan ke polisi.
  • Membayar dan melunasi segala kewajiban kepada penerbit yang terdiri dari uang iuran tahunan dan segala bunga keterlambatan.
  • Melaporkan setiap data pribadi pemegang kartu kredit.

 

7.Hak Pedagang

  • Menerima pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu kredit yang memperoleh otorisasi.
  • Memutuskan perjanjian kerjasama dengan penerbit dengan perjanjian secara tertulis.

 

8.Kewajiban Pedagang

  • Mengambil dan menyerahkan kartu kredit yang digunakan untuk melakukan transaksi ditokonya apabila kartu kredit diminta oleh pengelola.
  • Meneliti keabsahan kartu kredit yang terdiri dari : a. Masa berlaku b. Tanda tangan c. Keutuhan Kartu Kredit d. Keaslian Kartu Kredit
  • Meminta otorisasi kepada penerbit melalui pengelola biula transaksi melebihi batas kewenangan transaksi
  • Memberi discont rate kepada pengelola sesuai dg yg telah ditetapkan
  • Memegang kerahasiaan data pemegang kartu kredit, bila pernah berbelanja di tempat pedagang untuk tidak diberikan kpd pihak yg tdk berkepentingan.

 

Contoh Kasus :  Tagihan iTunes Membengkak  (Surat Pembaca Jawa Pos, Senin 2 Des 2013)

Putra saya yang berusia 11 tahun sering mengunduh gtame terbaru melalui iPad2. Apple menyediakan banyak permainan yang bagus, tetapi beberapa game harus dibeli online dengan memakai kartu kredit BCA dengan ACC orangtua. Beberapa minggu kem udian tagihan kartu kredit saya membengkak. Tercantum transaksi di iTunes store Rp 2.371.000,- da Rp 2.275.400,- Betapa kagetnya saya karena setahu saya pihak Apple game online atau bank selalu konfirmasi dengan pemilik kartu apabila ada transaksi. Yang saya keluhkan, mengapa penyedia game online pada Apple dengan leluasa menjual tanpa persetujuan pemilik kartu. Seharusnya berapapun harga game tersebut harus konfirmasi dulu. Mohon penjelasan agar orang tua tidak terjebak oleh tagihan game online.  SETIO KUNCONO, Jl. Raya Merak Q, Rewwin, Sidoarjo, 087851234xxx

Payung Hukum dalam kejahatan e-commerce
Dalam melakukan kegiatan e-commerce, tentu saja memiliki payung hukum, terutama di negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Iternet dan Transaksi Elektronik, walaupun belum secara keseluruhan mencakup atau memayung segala perbuatan atau kegiatan di dunia maya, namun telah cukup untuk dapat menjadi acuan atau patokan dalam melakukan kegiatan cyber tersebut.
Beberapa pasal dalam Undang-undang internet dan Transaksi Elektronik yang berperan dalam e-commerce adalah sebagai berikut :

Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

  1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
  2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

  1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
  2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi  Elektronik internasional yang dibuatnya.
  3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
  4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
  5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 20

  1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran
    transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
  2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
    dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

  1. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
  2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    • jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi
      tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
    • jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
      Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
    • jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi  
      Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
  3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
  4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

 

Pasal 22

  1. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

  1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
  2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
  3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

 

Pasal 46

  1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
  3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak    Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

II.Pembahasan

Selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang internet & Transaksi Elektronika di atas, ada beberapa peraturan atau perundangan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam kegiatan bisnis e-commerce diantaranya adalah :

1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kasus-kasus cybercrime dalam bidang e-commerce sebenarnya banyak sekali terjadi, namun ditengah keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia aparat hukum dibidang penyelidikan dan penyidikan, banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan bahkan tidak sempat dilaporkan oleh korban, sehingga sangat dibutuhkan sekali kesigapan sistem peradilan kita untuk menghadapi semakin cepatnya perkembangan kejahatan dewasa ini khususnya dalam dunia cyber.

Untuk mencapai suatu kepastian hukum, terutama dibidang penanggulangan kejahatan e-commerce, maka dibutuhkan suatu undang-undang atau peraturan khusus mengenai cybercrime sehingga mengatur dengan jelas bagaimana dari mulai proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan persidangan.
Semoga dengan artikel ini, bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha di dunia perdagangan melalui internet (e-commerce) maupun yang akan baru mau memulainya

III. Kesimpulan

Untuk mengurangi kejahatan di Indonesia perlu penanggulangan  dengan sarana non-penal atau non penal policy yang lebih menekankan pada tindakan preventif sdebagai terjadinya sesuatu kejahatan. Menurut pandangan dari sudut politik criminal  secara makro, non penal policy merupakan  kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Hal itu dikarenakan  non penal policy lebih vbersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinjya suatu kejahatan.  Upaya preventif tersebut meliputi:

  1. Pedagang harus lebih teliti memperhatikan nomor kartu kredit dengan daftar nomor kartu kredit yasng dikelurakan oleh Bank Indonesia.
  2. Pihak merchasnt diharuskan melindungi cardholder, ketika melakukan transaksi sehingga data-data mengenai kartu kredit, seperti nomor PIN , identitas cardholder tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan. Dapat dikatakan bahwa konsumen  pemakai jasa layanan internet saat melakukan  transaksi juga membutuhkan privasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka digunakan beberapa cara seperti pemakaian tanda tangan digital dan serttifikat digital

 

Saran

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk pemberantasan kejahatan kartu kredit tentu saja tidak cukup, masih banyak yang harus dibenahi di industri kartu kredit sebagai akibat tingginya tingkat kejahatn penyalahgunaan kartu kredit.. Peran masyarakat sangat penting terutama pengguna kartu kredit untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengguna kartu
Selamat Berjuang…Damailah negeriku Jayalah Bangsaku.

 

Daftar Bacaan

www.spocjournal.com

 

 

 

You have no rights to post comments

Berita Foto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Berita Kebaktian Chee It / Chuyi di Kongmiao TMII

17-07-2018 Hits:57 Berita Foto

Berita Kebaktian Chee It / Chuyi di Kongmiao TMII

Kebaktian Chee It / Chuyi di Kongmiao Jumat 13 Juli 2018 kali ini diisi dengan khotbah bertema menarik, yaitu "Rahasia...

Read more

Mengikuti Wisata Rohani Berziarah Ke Makam Nabi Kongzi Di Kota Qufu, 17-25 Juni 2018

06-07-2018 Hits:193 Berita Foto

Mengikuti Wisata Rohani Berziarah Ke Makam Nabi Kongzi Di Kota Qufu, 17-25 Juni 2018

Untuk yang ketiga kalinya penulis berkesempatan untuk berziarah dan mengunjungi makam nabi Kongzi di kota Qufu, pada perjalanan kali ini...

Read more

Kegiatan Jambore Penyuluh Agama Islam-Lintas Agama & Halal Bihalal 1439H

05-07-2018 Hits:180 Berita Foto

Kegiatan Jambore Penyuluh Agama Islam-Lintas Agama & Halal Bihalal 1439H

Kegiatan Jambore Penyuluh Agama Islam-Lintas Agama & Halal Bihalal 1439H di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersama Menteri Agama.

Read more

Ketua MATAKIN DKI Jakarta Memimpin Doa Pada Acara Halal Bihalal 1439 H Dan HUT Ke 19 WKPUB DKI Jakar…

02-07-2018 Hits:178 Berita Foto

Ketua MATAKIN DKI Jakarta Memimpin Doa Pada Acara Halal Bihalal 1439 H Dan HUT Ke 19 WKPUB DKI Jakarta

Sabtu, 30 Juni 2018, Wadah Komunikasi & Pelayanan Umat Beragama (WKPUB) mengadakan acara Halal Bihalal 1439 H dan Hari Ulang...

Read more

Kebaktian Kelenteng "Kong Miao" Taman Mini Indonesia Indah

29-06-2018 Hits:121 Berita Foto

Kebaktian Kelenteng "Kong Miao" Taman Mini Indonesia Indah

Kelenteng Kong Miao Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah setiap Chuyi (Chee It) dan...

Read more

Matakin Provinsi DKI Memperingati 3 Tahun Berpulangnya Xs. Tjandra Rahardja Muljadi Dan Ibu Oey Lauw…

25-06-2018 Hits:165 Berita Foto

Matakin Provinsi DKI Memperingati 3 Tahun Berpulangnya Xs. Tjandra Rahardja Muljadi Dan Ibu Oey Lauw Nio, Di Makin Jakarta Pusat

Hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, bertempat di Litang Makin Jakarta Pusat Jalan Mangga Besar XIII Jakarta Pusat, Matakin Prov....

Read more

Bromo Saat Sekarang

20-06-2018 Hits:102 Berita Foto

Bromo Saat Sekarang

Liburan lebaran menjadikan gunung Bromo semakin ramai pengunjung. Sekitar 1000 kendaraan naik ke penanjakan, tentu saja membuat jalan macet.

Read more

INTI Menyatukan Suku Dan Agama Lewat Sahur Bersama Di Kalijodo

20-06-2018 Hits:87 Berita Foto

INTI Menyatukan Suku Dan Agama Lewat Sahur Bersama Di  Kalijodo

Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) melaksanakan Sahur Bersama Dra.Shinta Nuriyah Wahid M. Hum di RPTRA Kalijodo,

Read more

Silaturahmi Pengurus Matakin Di Hari Idul Fitri 1439 H Selama Tiga Hari

19-06-2018 Hits:59 Berita Foto

Silaturahmi Pengurus Matakin Di Hari Idul Fitri 1439 H Selama Tiga Hari

Bagi umat Islam, hari raya Idul Fitri adalah merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki arti yang berkaitan...

Read more

Matakin Prov. DKI melaksanakan sembahyang Duan Yang di Kelenteng Kongmiao TMII

19-06-2018 Hits:157 Berita Foto

Matakin Prov. DKI melaksanakan sembahyang Duan Yang di Kelenteng Kongmiao TMII

Tanggal 5 bulan 5 Yinli (Kongzili) tahun ini jatuh pada tanggal 18 Juni 2018. Umat Khonghucu dari wilayah prov. DKI...

Read more

Harmoni Hidup & Keseimbangan Bisnis, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

 

Bisnis Yang Beriman & Beretika, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

Gallery Download

Download Cahaya Setia 471-480

Silahkan Download Puisi ber-Gambar yang dapat dipakai untuk Profile Picture, Avatar, dll

Infografis & Slide

Foto Bersama di Khongcu Bio Denpasar

---------------------------

Foto Bersama Dispenkasi XXVII Bogor

 

Polling

Menurut Anda apa yang paling penting dilakukan saat Imlek ?

Bersembahyang leluhur - 0%
Menerima Angpao - 0%
Membeli baju baru - 0%
Sembahyang di Kelenteng - 0%
Berkunjung ke sanak-saudara - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: March 30, 2018

Who's Online

We have 43 guests and no members online

Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia
Hak Cipta Spoc Study Park Of Confucius No. 064687, Tanggal 25 Maret 2013

web development by harmonydesain.com