spocjournal.com

Perbedaan Bank Umum Dan Bank Syari’ah

Oleh : Djoko Sumarno

A.Pendahuluan

Bank Syariah adalah istilah khusus di Indonesia, sedangkan dinegara lain sering disebut dengan Bank Islam. Ada perbedaan yang paling pokok dari bank umum dengan bank syariah dimana terletak pada sitem maupun jenis produk perbankan. Khususnya bank Syariah tidak mengenal apa yang disebut dengan bunga bank ( atau bank tanpa bunga ). Bank Syariah didasarkan pada sistem hasil bagi dan keuntungan maupun sistem  sewa yang kesemunya itu didasarkan pada kesepakatan- kesepakatan.

Sistem Bank Syariah dilandasi dengan Al-Quran dan Hadits. Mengingat bahwa  setiap umat manusia dalam mengisi dan menjalani kehidupannya, perlu melakukan pengendalian dan mengetahui batasan berupa jalur hukum  atau syariat islam yang harus dipedomaninya sesuai dengan Al-Quran dan sunah Rasul

Sebagai nasabah anda tentu akan benar – benar memilih untuk menginvestasikan kekayaan yang anda miliki pada sebuah bank yang menurut anda sesuai dengan keinginan anda. Terkadang kita juga sering merasa bingung dalam memilih bank yang cocok untuk kita gunakan sebagai tempat menyimpan uang. Dengan adanya dua jenis bank yang sangat memungkinkan anda untuk memilih jenis bank yang seperti apa yang cocok dengan anda. Kita telah mengetahui bahwa terdapat dua jenis bank yang dapat digunakan untuk menginvestasikan kekayaan kita. Bank syariah dan bank konvensional adalah jenis – jenis dari bank tersebut. Kedua bank tersebut memiliki perbedaan secara prinsipnya. Namun banyak sekali orang yang masih .belum benar – benar mengerti tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional.
Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang mengusung syariat Islam sebagai prinsipnya, serta tidak mengandalkan bunga dalam sistem pengoperasiannya. Di lain pihak, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan usaha perbankan secara konvensional dengan cara memberikan jasa dalam jalur lalu lintas pembayaran. Banyaknya orang yang belum benar – benar mengerti tentang perbedaan kedua bank tersebut pasti akan menimbulkan pertanyaan yang lebih mengenai kedua bank tersebut, baik bank syariah maupun bank konvensional. Pada dasarnya, letak perbedaan bank syariah dan bank konvensional berada pada sistem pendapatan usahanya. Jika pada bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, maka hal yang sebaliknya di terapkan pada bank konvensional, yaitu system bunga.

 

B.Pengertian Bank

BANK KONVENSIONAL
Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lintas dalam lalu lintas pembayaran.

BANK SYARI’AH
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Antonio dan Perwataatmadja yang dikutip oleh Ismail dalam buku Perbankan Syariah Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits.
Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

  1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)
    Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
  2. Prinsip Bagi Hasil (profit Shering)
    Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah: Al-Mudharabah
  3. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)
    Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).
  4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)
    Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2) ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
  5. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)
    Prinsip ini meliputi layanan non seluruh -pembiayaan yang diberikan bank.

 

AKAD DAN ASPEK LEGALITAS

Dalam Bank Syari’ah
Akad (Perjanjian) dibuat berdasarkan  HUKUM ISLAM

Dalam Bank Konvensional
Akad (Perjanjian) dibuat hanya berdasarkan HUKUM POSITIF
Yang bersifat duniawi belaka.

 Akad dalam Bank Syari’ah harus memenuhi ketentuan Sbb :
1  RUKUN, seperti : a. penjual, b. pembeli, c. barang, d.  harga, e. ijab qabul.
2. SYARAT, seperti:
       a.  Barang dan jasa harus halal.
       b.  Harga barang dan jasa harus jelas
       c. Tempat Penyerahan harus jelas
       d. Barang yang ditransaksikan harus dalam kepemilikan penjual

 

STUKTUR ORGANISASI

Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi bank konvensional dan bank syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Demikian juga halnya di Indonesia, sedangkan di bank konvensional tidak ada aturan yang demikian. Dewan pengawas syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu’amalah yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional bank dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dewan pengawas syariah (The Shari’a Supervisory Board) mesti melihat secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan / akad (agrements, appointment and engagement) yang dilaksanakan oleh institusi keuangan syariah. Dewan ini ditempatkan sejajar dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang, dan dibolehkan menunjuk beberapa orang pakar ekonomi untuk membantu tugasnya, namun anggotanya tidak boleh merangkap sebagai director atau komisaris utama (President Commissioner atau significant penggantian anggota dewan syariah mesti mendapat rekomendasi directors dan dikehendaki shareholders) dari institusi keuangan syariah tersebut.2 Pembubaran atau mendapat gesapenhan dari pemegang saham (shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau general meeting.
Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perbankan / institusi keuangan syariah yaitu:

  1. Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
  2. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang  
    berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai        dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (annual report) institusi syariah, maka laporan dari Dewan Pengawas Syariah mesti dibuat dengan jelas.
  3. Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi
    sistem keuangan syariah (Islam) di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnnya enam bulan sekali.4 Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibu kota negara Indonesia-Jakarta.
  4. Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
  5. Membantu sosialisasi perbankan / institusi keuangan syariah kepada masyarakat.
  6. Memberikan masukan (in-put) bagi pengembangan dan kemajuan institusi    
    keuangan syari’ah.
      
    Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap Bank Umum Syariah yang berpusat di ibu kota negara Indonesia-Jakarta, maka tidak menolak kemungkinan timbulnya berbagai perbedaan pendapat (ijtihad) tentang beberapa produk perbankan syariah antara satu bank syariah dengan bank syariah yang lain. Hal in akan membingungkan para nasabah (customers) dan menyukarkan untuk menyatukan persepsi umat Islam terhadap perbankan syariah di Indonesia. Oleh sebab itu didirikanlah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengetuai semua institusi keuangan syariah di Indonesia.

Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah :

  1. Mengawasi semua produk-produk semua institusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tugas dewan ini lebih luas daripada Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap bank syariah atau institusi keuangan syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional tidak hanya mengawasi perbankan syariah tetapi juga institusi-institusi keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura, dan lain-lain sebagainya.
  2. Untuk kesatuan dalam pelaksanan sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan yang dipatuhi oleh semua Dewan Pengawas Syariah yang ada pada setiap institusi keuangan Syariah tersebut.
  3. Dewan Syariah Nasional juga bertugas meneliti ulang dan memberikan fatwa atas segala bentuk produk yang diusulkan dan dikembangkan oleh institusi keuangan syariah.
  4. Dewan Syariah Nasional juga mengesahkan usulan nama-nama orang yang akan disahkan menjadi Dewan Pengawas Syariah yang berada di setiap institusi keuangan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga memberi cadangan para ulama/intelektual Muslim yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di institusi keuangan syariah.

Lembaga Penyelesaian Sengketa
Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah. Lembaga yang mengatur hukum berdasar prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arrbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.
Dalam rekomendasi RAKERNAS MUI tanggal 23-26 Desember 2002, menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya dan merupakan perangkat organisasi MUI. Kemudian sesuai dengan hail pertemuan antara dewan pimpinan MUI dengan pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan isi surat pengurus BAMUI No.82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 7 Oktober 2003, maka MUI dengan SKnya No.Kep 09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003, menetapkan:

  1. Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indoesia (BAMUI) menjadi Badan   
    Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
  2. Mengubah bentuk badan dari yayasan menjadi badan yang berada d bawah MUI dan    
    merupakan perangkat organisasi.
  3. BASYARNAS bersifat otonom dan independen.

Tugas dan kewenangan BASYARNAS:

  1. Menyelesaikan perselisihan dan sengketa keperdataan dengan prinsip yang mengutamakan perdamaian.
  2. Menyelesaiakan sengketa keperdataan antara bank syariah dengan nasabahnya yang menjadikan syariah sebagai dasarnya.
  3. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalat yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.
  4. Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Mekanisme operasional BASYARNAS:

  1. Permohonan untuk mengadakan arbitrasi
  2. Penetapan arbiter
  3. Acara pemeriksaan
  4. Perdamaian
  5. Pembuktian dan saksi
  6. Berakhirnya pemeriksaan
  7. Pengambilan putusan
  8. Perbaikan putusan
  9. Pembatalan putusan
  10. Pendaftaran putusan
  11. Pelaksanaan putusan
  12. Biaya arbitrase

Mengenai kewenangan kompetensi absolut terhadap penyelesaian permasalahan hukum antara nasabah dan bank syariah, telah diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat 1 “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Hal tersebut telah diperkuat dengan UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49.

Bisnis Dan Usaha Yang Dibiayai
Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalammnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut :

  1. Usaha yang dibiayai merupakan proyek halal
  2. Usaha   yang bermanfaat bagi masyarakat
  3. Usaha yang menguntungkan bagi bank dan mitra usahanya.

Sebaliknya bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal.

Perbandingan Antara Bank Syari’ah Dan Bank Konvensional

           BANK SYARI’AH

  BANK KONVENSIONAL

1.  Melakukan investasi-investasi yang 
    halal saja

1.    Investasi yang halal dan haram

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil
Besarnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung rugi.

Besar rasio didasarkan pada jumlah   
keuntungan yang diperoleh

Rasio tidak berubah selama akad masih  Berlaku

Kerugian ditanggung bersama

Jumlah pembagian laba meningkat sesuai  dengan peningkatan keuntungan

Eksistensi tidak ada yang meragukan 
keabsahan bagi hasil.

2.    Memakai perangkat bunga
Besarnya disepakati pada waktu akaddengan asumsi akan selalu untung

Besarnya presentase didasarkan pada   jumlah modal yang dipinjamkan

Bunga dapat mengambang dan besarnya  naik turun.

Pembayaran bunga besarnya tetap tanpa pertimbangan untung rugi

Jumlah bunga tidak meningkat  sekalipun keuntungan meningkat

Eksistensi bunga diragukan

3.    Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagian dunia akhirat

3. Profit oriented

4.    Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.

5.    Penghimpunan dan penyaluran dana   harus sesuai dengan fatwa Dewan  Pengawas Syariah

5. Tidak terdapat dewan sejenis

 

Kesimpulan

  1. Bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
    Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
  2. Akad merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam bank syariah, akad yang yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
  3. Secara organisatoris, bank syariah dan bank konvensional itu sama. Perbedaannya  cuma satu, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah.
  4. Pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi
    menyelesaikannya di BASYARNAS.
  5. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah, yakni usaha yang di dalammnya tidak terkandung hal-hal yang diharamkan.
  6. Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah.
  7. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal akad dan aspek legalitas, struktur organisasi, lembaga penyelesaian sengketa, usaha yang dibiayai, dan  lingkungan kerja serta corporate culture.

 

DAFTAR PUSTAKA

  • Perbedaan Karakteristik Bank Syari’ah dan Bank Konvensional Karya Amuaz.
  • Perbankan Syariah karya Ismail.
  • Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan) karya Karim Adiwarman.
  • Makalah BASYARNAS 2009 karya Robby Barokah
  • DR.Drs.Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA – Hukum Perbankan Bag. IV
  • Ir. Leny Poernomo, SH, MH – Hukum Perbankan Bag. V (Akad Dan Aspek Legalitas)

 

Comments   

 
+3 #2 tika 2014-09-28 05:20
:D
 
 
-2 #1 ts_q 2014-04-25 09:23
:sigh:
 

You have no rights to post comments

Berita Foto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Berita Kebaktian Chee It / Chuyi di Kongmiao TMII

17-07-2018 Hits:57 Berita Foto

Berita Kebaktian Chee It / Chuyi di Kongmiao TMII

Kebaktian Chee It / Chuyi di Kongmiao Jumat 13 Juli 2018 kali ini diisi dengan khotbah bertema menarik, yaitu "Rahasia...

Read more

Mengikuti Wisata Rohani Berziarah Ke Makam Nabi Kongzi Di Kota Qufu, 17-25 Juni 2018

06-07-2018 Hits:193 Berita Foto

Mengikuti Wisata Rohani Berziarah Ke Makam Nabi Kongzi Di Kota Qufu, 17-25 Juni 2018

Untuk yang ketiga kalinya penulis berkesempatan untuk berziarah dan mengunjungi makam nabi Kongzi di kota Qufu, pada perjalanan kali ini...

Read more

Kegiatan Jambore Penyuluh Agama Islam-Lintas Agama & Halal Bihalal 1439H

05-07-2018 Hits:180 Berita Foto

Kegiatan Jambore Penyuluh Agama Islam-Lintas Agama & Halal Bihalal 1439H

Kegiatan Jambore Penyuluh Agama Islam-Lintas Agama & Halal Bihalal 1439H di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersama Menteri Agama.

Read more

Ketua MATAKIN DKI Jakarta Memimpin Doa Pada Acara Halal Bihalal 1439 H Dan HUT Ke 19 WKPUB DKI Jakar…

02-07-2018 Hits:178 Berita Foto

Ketua MATAKIN DKI Jakarta Memimpin Doa Pada Acara Halal Bihalal 1439 H Dan HUT Ke 19 WKPUB DKI Jakarta

Sabtu, 30 Juni 2018, Wadah Komunikasi & Pelayanan Umat Beragama (WKPUB) mengadakan acara Halal Bihalal 1439 H dan Hari Ulang...

Read more

Kebaktian Kelenteng "Kong Miao" Taman Mini Indonesia Indah

29-06-2018 Hits:121 Berita Foto

Kebaktian Kelenteng "Kong Miao" Taman Mini Indonesia Indah

Kelenteng Kong Miao Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah setiap Chuyi (Chee It) dan...

Read more

Matakin Provinsi DKI Memperingati 3 Tahun Berpulangnya Xs. Tjandra Rahardja Muljadi Dan Ibu Oey Lauw…

25-06-2018 Hits:165 Berita Foto

Matakin Provinsi DKI Memperingati 3 Tahun Berpulangnya Xs. Tjandra Rahardja Muljadi Dan Ibu Oey Lauw Nio, Di Makin Jakarta Pusat

Hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, bertempat di Litang Makin Jakarta Pusat Jalan Mangga Besar XIII Jakarta Pusat, Matakin Prov....

Read more

Bromo Saat Sekarang

20-06-2018 Hits:102 Berita Foto

Bromo Saat Sekarang

Liburan lebaran menjadikan gunung Bromo semakin ramai pengunjung. Sekitar 1000 kendaraan naik ke penanjakan, tentu saja membuat jalan macet.

Read more

INTI Menyatukan Suku Dan Agama Lewat Sahur Bersama Di Kalijodo

20-06-2018 Hits:87 Berita Foto

INTI Menyatukan Suku Dan Agama Lewat Sahur Bersama Di  Kalijodo

Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) melaksanakan Sahur Bersama Dra.Shinta Nuriyah Wahid M. Hum di RPTRA Kalijodo,

Read more

Silaturahmi Pengurus Matakin Di Hari Idul Fitri 1439 H Selama Tiga Hari

19-06-2018 Hits:59 Berita Foto

Silaturahmi Pengurus Matakin Di Hari Idul Fitri 1439 H Selama Tiga Hari

Bagi umat Islam, hari raya Idul Fitri adalah merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki arti yang berkaitan...

Read more

Matakin Prov. DKI melaksanakan sembahyang Duan Yang di Kelenteng Kongmiao TMII

19-06-2018 Hits:157 Berita Foto

Matakin Prov. DKI melaksanakan sembahyang Duan Yang di Kelenteng Kongmiao TMII

Tanggal 5 bulan 5 Yinli (Kongzili) tahun ini jatuh pada tanggal 18 Juni 2018. Umat Khonghucu dari wilayah prov. DKI...

Read more

Harmoni Hidup & Keseimbangan Bisnis, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

 

Bisnis Yang Beriman & Beretika, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

Gallery Download

Download Cahaya Setia 471-480

Silahkan Download Puisi ber-Gambar yang dapat dipakai untuk Profile Picture, Avatar, dll

Infografis & Slide

Foto Bersama di Khongcu Bio Denpasar

---------------------------

Foto Bersama Dispenkasi XXVII Bogor

 

Polling

Menurut Anda apa yang paling penting dilakukan saat Imlek ?

Bersembahyang leluhur - 0%
Menerima Angpao - 0%
Membeli baju baru - 0%
Sembahyang di Kelenteng - 0%
Berkunjung ke sanak-saudara - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: March 30, 2018

Who's Online

We have 42 guests and no members online

Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia
Hak Cipta Spoc Study Park Of Confucius No. 064687, Tanggal 25 Maret 2013

web development by harmonydesain.com