spocjournal.com

Universitas Kartini Surabaya : Hukum Perbankan (Bagian IV) Bank Syariah

 

Oleh : DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

I. LANDASAN  
Bank Syariah adalah istilah khusus di Indonesia, sedangkan dinegara lain sering disebut dengan Bank Islam. Ada perbedaan yang paling pokok dari bank umum dengan bank syariah dimana terletak pada sitem maupun jenis produk perbankan. Khususnya bank Syariah tidak mengenal apa yang disebut dengan bunga bank ( atau bank tanpa bunga ). Bank Syariah didasarkan pada sistem hasil bagi dan keuntungan maupun sistem  sewa yang kesemunya itu didasarkan pada kesepakatan- kesepakatan.
Sistem Bank Syariah dilandasi dengan Al-Quran dan Hadits. Mengingat bahwa  setiap umat manusia dalam mengisi dan menjalani kehidupannya, perlu melakukan pengendalian dan mengetahui batasan berupa jalur hukum  atau syariat islam yang harus dipedomaninya sesuai dengan Al-Quran dan sunah Rasul (Rivai 2013: 1). Hal ini sebagaimana Rasulullah saw bersabda :

 “ Telah aku tinggalkan atas kalian semua, suatu perkara jika kalian berpegang teguh di atasnya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya setelah ku, yaitu kitab Allah ( Al-Quran) dan sunah-ku “( hadits). Disisi lain sistem syariah  islam adalah sistem terbaik ciptaan Allah yang harus diikuti sesuai dalam Al-Quran surat Al-Jatsiyah (45:18) :

 “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan(agama itu), maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.   
Khususnya berkaitan dengan Bank Syariah ( Istilah khusus di Indonesia) landasannya mengacu pada Al-Quran surat Ali-Imron ayat 130(3:130) :
 “ Hai orang orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi’ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi’ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba Fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan menyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi’ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Dasar hukum dan kegiatan usaha Bank Syariah mendapatkan pijakan yang kokoh setelah deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk yang nol persen ( atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguhpun demikian, kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 di mana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank baru. Kemudian posisi perbankan Islam semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan N0.7 Tahun 1992 dimana Bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa” bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil ( bunga ) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”(pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbangkan Islam semakin luas . Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank Islam maupun yang ingin mengonversi dari konvensional menjadi sistem Islam.

Undang Undang No.10 Tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No.10/ 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip Islam melalui :

  1. pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau
  2. pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam.


Sungguhpun demikian bank Islam yang berada di Tanah Air tetap harus tunduk kepada peraturan –peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain sebagai bewrikut :

  1. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, sepereti pembukaan  cabang dan kegiatan devisa
  2. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
  3. Pengawasan Intern
  4. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas dan factor yang lainnya.
  5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran


Disamping ketentuan ketentuan diatas bank Islam di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk Bank islam mendapatkan persetujuan dari Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat ( Rivai 2013: 31).

Adanya tuntutan perkembangan maka Undang Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang Undang Perbankan No,10 Tahun 1998. Undang Undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah sya’I dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil.Diantara perubahan yang berkaitan langsung dengan keberadaan bank Islam adalah sebagai berikut.

  1. Pasal 1 ayat 12 menyatakan “ Pembiayaan berdasarkan Prinsip Islam adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu teretentu dengan imbalan atau bagi hasil”
  2. Pasal 1 ayat 13 berbunyi” Prinsip Syariah Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah Islam, antara lain pembiyaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah ), pembiyaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan( murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina).
  3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Paasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut: “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Islam, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.
  4. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut : “ menyediakan peniagaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Islam, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ‘ ( UU No.10 Tahun 1998 ).

II. ASAS,TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, ditegaskan asas perbankan syariah, yang menentukan sebagai berikut :
Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prisip kehati-hatian”.
Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahgun 2008 dapat diketahui secara jelas, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah perbangkan yang berdasarkan kepada prinsip syariah.

Mengenai pengertian prinsip syariah diketemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No 10 Tahun  1998, yang megartikan sebagai berikut : Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian beradasrkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah), pembiyaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musharakah), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan ( murababah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan( ijarah ), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina) “.

Bedasarkan dengan pengertian prinsip syariah dalam perbankan syariah, dalam Penjelasan Umum Atas Undang Undang No 21 Tahun 2008 antara lain dikemukakan sebagai berikut :
Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsure-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Berdasarkan hal ini, maka mengandung arti, bahwa kegiatan usaha dan produk perbankan yang berasaskan prinsip syariah tersebut, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur seperti yang tersebut dalam Penjelasan atas Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, menurut Usman ( 2012: 116 ) yaitu :

  1. 1.riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fardhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu ( nasi’ah).
  2. 2.maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung untungan .
    3.gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah,
  3. 4.haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah,atau
  4. 5.zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Sebelumnya, dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 menegaskan hal yang sama, bahwa dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank Syariah wajib memenuhi prinsip syariah. Dalam hal ini tentunya prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dimaksud bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN .

Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka 12 juga memberikan rumusan pengertian prinsip syariah, yaitu :
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

Dari ketentuan diatas, yang dimaksud dengan prinsip syariah itu adalah prinsip hukum islam yang didasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang atau kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah itu adalah Majelis Ulama Indonesia, sedangkan pelaksanaannya selama ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penentuan prinsip syariah bagi Bank Syariah tersebut dilaksanakan dengan hal-hal berikut :

1. Memenuhi ketentuan  pokok hukum islam antara lain :
Prinsip keadilan (adl), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
Prinsip keseimbangan(tawazun) , yaitu yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. 
Prinsip kemaslahatan ( maslahan) , yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 ( tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan.
Prinsip universalisme (alamiyah), yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta ( rahmatan lil alamin).

2. Tidak mengandung unsur-unsur gharar, maisir, riba,zalim dan haram ( seperti yang dibahas diatas )
Berbeda dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengaturan yang menyangkut asas ini, lebih menekankan pada ftrasa “ berasaskan prinsip syariah” . Hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari perbankan syariah. Karakteristik Bank Syariah yang utama adalah adanya pelanggaran riba dalam bentuk kegiatan apapun. Dalam Bank syariah tidak mengenal time value of money , perlakuan uang dalam bentuk Bank Syariah hanya diperlakukan sebagai alat pembayaran saja dan tidak diperkenankan sebagai alat komoditi atau untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, Bank Syariah tidak pernah menghitung nilai uang dengan adanya perubahan waktu yang akan datang. Transaksi transaksi yang dijalankan oleh Bnak Syariah, juga tidak diperkenankan untuk mengandung unsur spekulatif, karena hal tersebut dikategorikan sebagai unsure judi .

Kalau perbankan ( khususnya perbankan konvensional) bergerak disekitar moneter, karena fungsi bank sebagai penghubung pihak yang kelebihan dana dari pihak yang kekurangan dana serta bank mengambil keuntungan dari seluruh beban yang dibayar kepada para deposan dengan pendapatan yang diterima dari debitur berkaitan dengan perdagangan uang. Hal ini berbeda dengan Bank Syariah, karena Bank Syariah tidak diperkenankan memperdagangkan uang, uang semata-mata hanya sebagai alat pembayaran saja. Bilamana ditelaah lebih mendalam tentang konsep dan pola kerjanya, Bank Syariah banyak bergerak pada sektor riil. Dibandingkan dengan sektor moneter, sebagian besar penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah menggerakan atau sangat berkait dengan sektor riil.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya berasaskan kepada prinsip syariah, tetapi juga berasaskan kepada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dengan berasaskan kepada asas demokrasi ekonomi, maka kegiatan usaha perbankan syariah harus mengandung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Nilai-nilai harus diterapkan dalam pengaturan perbakan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Hal ini merupakan salah satu upaya pengembangan sitem ekonomi berdasarkan nilai islam(syariah) dengan mengangkat prinsip prinsipnya kedalam sistem hukum nasional. Demikian pula dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan syariah harus berpedoman kepada pengelolahan perbankan yang sehat, kuat, tangguh, dan kompetitif.

Berbeda pada tujuan bank pada umumnya yang menekankan pada peningkatan pemerataan, pertumbuhan, ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maka tujuan perbankan syariah diarahkan dalam rangka meningkatkan keadilan , kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang Undang No 21 Tahun 2008 menetapkan tujuan perbankan syariah dimaksud , yaitu :
Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat
Sementara itu penjelasan pasal 3 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut :
Dalam mencapai tujuan penunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpengan pada Prinsip Syariah secara menyeluruh ( kaffah) dan konsisten ( istiqamah).

Dengan demikian jelas, bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan (nasional dan daerah ) yang diarahkan kepada terwujudnya peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara kaffah dan istiqamah, sehingga dapat terciptanya keadilan, kebersamaan, dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.
Tujuan perbakan syariah yang demikian ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada aspek kesatuan ( unity), keseimbangan (equilibrium), kebebasan (free will), dan tanggung jawab (responsibility). Tidak berbeda dengan fungsi perbankan konvensional, fungsi perbankan syariah melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi bisnis (tijarah) sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah. Ketentuan fungsi bisnis dari Bank Syariah dan UUS ini diatur dalam ketentuan Psal 4 ayat(1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa :
Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
Berbeda dengan fungsi bank konvensional selaku pelaku bisnis yang mengejar keuntungan dan tidak mempunyai fungsi sosial. Maka Bank Syariah dan UUS memiliki dwifungsi di masyarakat. Walaupun berkewajiban menjalankan fungsi penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, namun Bank Syariah dan UUS masih mempunyai fungsi lain, yaitu fungsi sosial .

Fungsi social keagamaan dari Bank syariah dan UUS diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan sebagai berikut :
(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang bersal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf ( nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

(4) pelaksanan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas, selain menjalankan fungsi bisnis, perbankan syariah secara khusus juga menjalankan fungsi sosial ( tabarru) dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosioal lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Disamping itu , Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf ( nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) . Sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat(2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah juga dapat menghimpun dana sosial lainnya, yaitu antara lain penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (ta’zir) . Dengan demikian , status Bank Syariah maupun UUS, selain sebagai perusahaan yang mencari keuntungan dan sekaligus sebagai badan sosial masyarakat.

TUGAS MAHASISWA

  1. Berikan penjelasan perbedaan dan persamaan yang pokok antara Bank Umum dengan Bank Syariah?
  2. Bank Syariah dikatakan Bank Sosial, uraikan menurut pandangan saudara ?

Jawaban kirim via email ke ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).     

DAFTAR BACAAN
Rivai Veithzal,2013,Islamic Risk Management for Islamic Bank,Kompas Gramedia,PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta .

Usman Rachmadi,2012,Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,PT.Sinar Gafika, Cetakan Pertama, Jakarta.

Undang Undang No.21 Tahun 2008

 

 

 

Comments   

 
0 #7 agus ratnawati 2014-01-11 20:32
agus ratnawati 11.02.0041
persamaan bank kedua bank tersebut adalah sama2 menghimpun dana dan memberikan pelayanan bagi nasabah seperti pada pasal 10 tahun 1998 d'atas.sedang perbedaannya adalah terletak pada sistem dan jenis produk perbankan.
pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (2) dan (3)sesuai dengan ketentuan perundang-undan gan.selain menjalankan fungsi bisnis,perbanka n jg menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal
 
 
+1 #6 kel diskusi Iman baj 2013-12-02 16:32
kelompok diskusi Iman Bajuri

1.Iman Bajuri
2.Arif Budianto
3.Aggraini puspita
4.Agus Ratnawati
5.Reza Amalia
 
 
+1 #5 Djoko Sumarno 2013-11-22 18:07
Kelompok Diskusi :
1. Djoko Sumarno
2. Yanuar Pribadi
3. Kurniawan
 
 
+1 #4 Muhammad Maftuh 2013-11-17 00:29
NIM: 11.02.0021
perbedaan bank syariah dngan bank umum terletak pada sistem maupun jenis produk perbankan, sedangkan persamanya yaitu sama sama melaksanakan penghimpunan dana
bank syariah dikatakan bank sosial karena bank syariah hanya menghimpun dana yang berasal dari zakt,infaq,sede kah,hibah atau dana soaial lainnya
 
 
+1 #3 Choirul Subeki 2013-11-15 14:51
Choirul Subeki Nim : 11020044
Persamaan Bank Umum dngn Bank Syariah adalah mengimpun dana nasabah sesuai uu. 10 th 1998 dan perbedaannya adalah Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, ditegaskan asas perbankan syariah, yang menentukan sebagai berikut :
“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prisip kehati-hatian”.
Bank Syariah dikatakan Bank Sosial sebagaimana ketentuan uu 21 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 " Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat ".
 
 
+1 #2 reza amalia 2013-10-25 19:35
Nim:11.02.0043
B.menurut uraian saya :bahwa kegiatan
Yg dlkukan bank syariah sendri thu
Mnjlkn fungsi sosial spt halx mnghimpun
Dana sosial yg brsal dr wakaf,infak,sedekah
,hibah ..dsalurkan kpd organisasi pengelola
Zakat...olh karena itu bank syariah bz
Dktakan sbg bank sosial
 
 
+1 #1 reza amalia 2013-10-25 19:28
NIM:11.02.0043
Perbedaan yg pling pkok dr bank syariah dg bank umum adh terletak pd sistem n jnis produk perbankkan..ban k syariah tdk mngenal bunga bank serta bank syariah mnggunakan sistem bagi hasil keuntungan..ban k syariah tsb dlandasi dg
Al qur'an n hadist..
Persamaanx yaitu sma" melaksanakan kgiatan.
Penghimpun dana,penyaluran dana n
pelyanan jasa bank
 

You have no rights to post comments

Berita Foto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Ketua Matakin Babel Turba Lagi

14-01-2018 Hits:186 Berita Foto

Ketua Matakin Babel Turba Lagi

Pengurus Matakin Prov Bangka Belitung, Dq. Tjhia Tet Hian, Dq. Suryanto Chandra, Js. Ngiat Hiung, Js. Jony Periady, dan beberapa...

Read more

Mengapa Ujian Rohaniwan Di Gunung Sindur ?

11-01-2018 Hits:214 Berita Foto

Mengapa Ujian Rohaniwan Di Gunung Sindur ?

Dalam khotbah Dr Ws.Ongky bercerita ketika nabi Konzi di negeri Chou mengatakan tiga hal yakni 1.dipadatkan 2. dimakmurkan 3. diberi...

Read more

Pembukaan Tahun Persatuan di Keuskupan Agung Jakarta

08-01-2018 Hits:395 Berita Foto

Pembukaan Tahun Persatuan di Keuskupan Agung Jakarta

Gereja Keuskupan Agung Jakarta, menyelenggarakan pembukaan tahun Persatuan secara serentak diseluruh penggembalaan gereja - gereja se-Keuskupan Agung Jakarta pada hari...

Read more

Ujian Terbuka Calon Rohaniwan

07-01-2018 Hits:300 Berita Foto

Ujian Terbuka Calon Rohaniwan

Ujian terbuka ini sudah pernah dilakukan di Pangkal Pinang Bangka Belitung dan menghasilkan rohaniwan sebanyak 6 rohaniwan dari 14 calon...

Read more

Rohaniwan Taat Asas

07-01-2018 Hits:128 Berita Foto

Rohaniwan Taat Asas

DAK Diklat Agama Khonghucu adalah salah satu program Matakin Pusat di bawah pengawasan Kabid Agama adalah progran pendidikan dan pelatihan...

Read more

DAK 25 Jam Jatim, Jateng, DIY 25 - 27 Desember

14-11-2017 Hits:704 Berita Foto

DAK 25 Jam Jatim, Jateng, DIY 25 - 27 Desember

DAK (Diklat Agama Khonghucu) bukan sekedar pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan rohaniwan saja

Read more

Pemuda Khonghucu Dari Berbagai Daerah Ikrar Di Hari Sumpah Pemuda.

28-10-2017 Hits:1018 Berita Foto

Pemuda Khonghucu Dari Berbagai Daerah Ikrar Di Hari Sumpah Pemuda.

Bogor, 28 Oktober 2017, Ketua Panitia acara Js.Kuh Sambih dalam undangannya mengatakan bahwa kami pemuda Khonghucu pun harus mampu bergerak...

Read more

Gili Trawangan

25-10-2017 Hits:176 Berita Foto

Gili Trawangan

Pagi ini kami harus bangun pagi untuk menyeberang pulau kecil yakni Gili Trawangan.

Read more

Delapan Pesan Dari Jakarta Dalam Kongres Khonghucu Dunia

21-10-2017 Hits:300 Berita Foto

Delapan Pesan Dari Jakarta Dalam Kongres Khonghucu Dunia

"Membangun Harmoni dan Jalan Tengah untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Perdamaian Dunia" dihasilkan butir-butir pemikiran sbb :

Read more

Srikandi Gunung Sindur Berjoget

16-10-2017 Hits:188 Berita Foto

Srikandi Gunung Sindur Berjoget

Kebaktian di Makin Gunung Sindur minggu 15 Oktober 2017 dipenuhi umat di berbagai daerah di sekitarnya.

Read more

Harmoni Hidup & Keseimbangan Bisnis, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

 

Bisnis Yang Beriman & Beretika, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

Gallery Download

Download Cahaya Setia 451-460

Silahkan Download Puisi ber-Gambar yang dapat dipakai untuk Profile Picture, Avatar, dll

Infografis & Slide

Foto Bersama di Khongcu Bio Denpasar

---------------------------

Foto Bersama Dispenkasi XXVII Bogor

 

Polling

Kegiatan Apa Yang Paling Anda Senangi Ketika Di Tempat Ibadah?

Berdoa / Sembahyang - 100%
Menyanyi / Bermain Musik - 0%
Mendengarkan Kotbah - 0%
Berdiskusi - 0%
Bertemu Teman-Teman - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: March 9, 2014

Who's Online

We have 24 guests and no members online

Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia
Hak Cipta Spoc Study Park Of Confucius No. 064687, Tanggal 25 Maret 2013

web development by harmonydesain.com