spocjournal.com

Penyalahgunaan Jabatan (Bagian 3)

 Oleh : DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

G. Kesulitan Pemberantasan Perbuatan Pejabat (sambungan Bagian 2)

Ada suatu jenis kejahatan dimana terhadapnya peraturan hukum pidana sukar sekali untuk dilaksanakan. Kejahatan jenis ini melibatkan dua pihak yang mengadakan satu transaksi yang dilarang oleh ketentuan Updang-undang. Adanya kesepakatan antara kedua belch pihak tersebut, menyebabkan pihak luar para petugas hukum sulit mengetahui adanya kejahatan ini.

Schur menamakan kejahatan ini sebagai kejahatan tanpa korban.1 Conton kejahatan tanpa korban yaitu : homoseks, pelacuran, pemabukan, pecandu narkotika, dan sebagainya.

Hemat penulis, perbuatan suap menyuap Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 termasuk kejahatan tanpa korban. Antara si pejabat dan si pemberi hadiah telah terjadi kesepakatan. Si pejabat mau menerima hadiah dan si pemberi hadiah bersedia menyerahkan hadiah. Dalam pemberian hadiah yang tidak wajar, pihak-pihak biasanya menutup rapat-rapat dengan maksud transaksi yang diadakan tidak akan diketahui oleh pihak.

Jika sampai terjadi wanprestasi, misalnya si pemberi hadiah tidak memenangkan tender yang diharapkan, maka si pemberi hadiah yang telah dirugikan akan lapor yang berwajib. Dapat juga si pemberi hadiah melaporkan kepada atasan si pejabat.

Baik kepada yang berwajib atau kepada atasan si pejabat, si pemberi hadiah jarang sekali dapat membuktikan adanya transaksi. Para pihak biasanya memang tidak menghendaki bukti tertulis ataupun saksi-saksi dalam transaksi tersebut.
Para pihak biasanya hanya menilai bahwa pihak lawan tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu untuk waktu yang akan datang sudah tidak mungkin lagi untuk berhubungan. Dengan kasak kusuk mungkin si pejabat atau si pemberi hadiah/janji menceritakan pengalamannya kepada teman-­temannya dan menyarankan untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak lawan.

Disamping kesulitan bukti-bukti, pihak yang dirugikan jika melapor kepada yang berwajib juga terkena sanksi. Menurut ketentuan hukum yang menerima hadiah akan dikenakan pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 2001, sedangkan si pemberi hadiah dikenakan pasal 209 KUHP Jo pasal 5 Undang-undang No. 21 Tahun 2001.
Contoh lain, seorang hakim yang menerima janji dan janji ini tidak terpenuhi, kemudian melapor, maka hakim tersebut dapat dikenakan, sanksi sesuai Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001.

 

H.Efektifitas Suatu Sanksi Hukum

Kejahatan menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh pejabat diancam hukuman pidana yang sangat berat. Pidana yang semula hanya pidana penjara maksimum enam bulan dan denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah, dengan adanya Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi diperberat menjadi paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Permasalahannya sekarang apakah tingginya ancaman pidana dan denda tersebut akan memberikan efek jera bagi pelaku suap, baik si pejabat selaku penerima hadiah ataupun pemberi hadiah.

Anselm von Feurbach mengatakan, bahwa untuk menghambat orang melakukan kejahatan, maka orang harus berani memasang ancaman pidana yang tinggi, sehingga ancaman tersebut mampu mencegah niat orang untuk melaksanakan kejahatan.2

Ancaman pidana yang sangat berat hanyalah efektif untuk orang‑ orang yang sebelumnya tidak melakukan pelanggaran. Sedangkan terhadap orang-orang yang sebelumnya tidak melakukan pelanggaran, maka ancaman pidana yang berat tidak ada pengaruhnya.3

Bagaimana juga ancaman pidana yang berat dewasa ini tidak bisa mengekang nafsu orang untuk melakukan kejahatan. Ada banyak kasus penyalahgunaan jabatan atau disebut dengan tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari kasus kecil hingga kasus besar yang dilakukan bukan hanya satu dua orang saja, melainkan beberapa orang yang saling bantu membantu dalam pelaksanaannya. Salah satu kasus yang akan dibahas yaitu kasus suap Wisma Atlet Sea Games Jakabaring di Palembang. Pembahasan kasus ini fokus pada salah satu tersangka yaitu Angelina Sondakh.

Angelina Sondakh lahir di Australia pada 28 Desember 1977. Dia dikenal sebagai Puteri Indonesia pada tahun 2001, yang berasal dari Propinsi Sulawesi Utara. Angie, demikian biasa dipanggil, merupakan sosok perempuan jenius dan memilih kancah politik sebagai ladang aktualisasinya. Perempuan keturunan manado ini tidak hanya bermodal tampang. Ini berbeda dengan Puteri Indonesia sebelumnya yang banyak mengaktualisasikan diri di panggung akting dan musik. la pemah dinobatkan sebagai Duta Orang Utan, Duta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan juga Duta Batik.

Angelina Patricia Pingkan Sondakh, nama lengkap Angie, mengawali karir politiknya melalui Partai Demokrat. Dia berhasil terpilih sebagai Anggota DPR Republik Indonesia pada Pemilu 2004. Bersamaan dengan dirinya, bintang sinetron Adjie Massaid atau lebih sering disapa Adjie, juga berhasil menjadi anggota DPR-RI lewat partai yang sama.
Kiprah Angie di dunia politik semakin mantap dengan dilantiknya dia pada November 2008 sebagai pengurus DPP KNPI periode 2008-2011. Angie menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan perempuan. Angie kembali mencalonkan diri sebagai Caleg untuk Pemilu 2009. Angelina Sondakh ditetapkan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai terdakwa kasus suap kepengurusan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas, sekarang Kementerian Pendidikan clan Kebudayaan) serta Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kasus Suap yang menjerat Angie merupakan pengembangan kasus suap Wisma Atlet SEA Games Jakabaring di Palembang yang melibatkan Nazaruddin.

Angie didakwa menerima pemberian atau janji berupa uang senilai total Rp. 12 Miliar dan USD 2.350.000 atau sekitar Rp. 33 Miliar dari Grup Permai, perusahaan milik Nazaruddin. Pemberian ini diketahui sebagai Commitment fee karena Angie telah mengupayakan anggaran proyek pada pengadaan laboratorium Perguruan Tinggi dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga bisa disesuaikan dengan permintaan Grup Permai. Salah satu bukti penting aliran dana Grup Permai ke Angie yaitu transkrip percakapan via Blackberry Messenger (BBM) antara Angie dengan Mindo Rosalina Manulang atau Rosa yang saat itu menjabat sebagai Direktur Marketing PT. Anak Negeri, salah satu anak perusahaan Grup Permai.
Uang untuk Puteri Indonesia 2001 itu diserahkan antara Maret dan Nopember 2010. Saat itu, Angie adalah anggota Anggaran DPR sekaligus Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Komisi X.

Dalam transkrip pembicaraan BBM Rosa dengan Angie terungkap adanya beberapa kali permintaan uang oleh Angie ke Grup Permai. Permintaan uang itu disamarkan dengan kode-kode seperti "apel Malang" untuk uang Rupiah dan "Apel Washington" untuk Dollar Amerika Serikat.
KPK akhirnya menahan artis keturunan Manado itu. Dia digiring menuju tahanan KPK dengan sebuah pengawalan ketat, setelah pada hari Jumat, 27 April 2012 menjalani pemeriksaan pertama sejak statusnya sebagai tersangka.

Angie terancam dijerat Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a Undang Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Diantara 3 (tiga) pasal alternatif itu, Pasal 12 huruf a memuat ancaman hukuman paling berat yaitu penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) Tahun ditambah denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 Miliar.

Saat itu Angie masih terus diselidiki dengan mendatangkan sejumlah saksi-saksi yang terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Angellina Sondakh didakwa menerima sejumlah uang sebagai pemberian dari Grup Permai. Pemberian tersebut merupakan imbalan atau fee atas jasa Angie dalam menggiring anggaran untuk proyek program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional serta program pengadaan sarana prasarana olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga.
Berdasarkan Surat dakwaan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Kamis, 6 September 2012, uang imbalan diterima Angie secara bertahap di sejumlah ternpat: Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

  1. Pada 12 Maret 2010, uang senilai Rp. 70 juta dikeluarkan dari kas Grup Permai untuk mendukung Angie dalam pengurusan anggaran Kemendiknas. Uang diambil oleh Clara, staf Keuangan, atas permintaan Rosa.
  2. Pada 13 Maret 2010, sebesar USD 100.000 dikeluarkan dari kas Grup Permai yang diantarkan kurir Grup Permai bernama Rifangi untuk diserahkan kepada Angie melalui Jefri selaku kurir penerima uang.
  3. Pada 19 April 2010, Angie menerima uang sebesar Rp. 2,5 Miliar sebagai dukungan dalam rangka pengurusan proyek Universitas 2010. Pemberian uang tersebut sebelumnya diawali komunikasi Angie dengan Rosa melalui BBM tanggal 10 April 2010. Uang miliaran rupiah dari Grup Permai tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih dan coklat lalu diantarkan staf Grup Permai ke Mall Ambassador untuk diserahkan ke Angie melalui Jefri.
  4. Pada 3 Mei 2010, Grup Permai mengeluarkan uang dari kas senilai Rp. 2 Miliar untuk Angie.
  5. Pada 4 Mei 2010, sebesar Rp. 3 Miliar sebagai uang dukungan untuk Angie dalam rangka keperluan APBN 2010 terkait anggaran universitas. Uang tersebut diterima melalui Jefri selaku kurir yang telah menunggu di daerah sekitar senayan, Jakarta Selatan.
  6. Pada 5 Mei 2010, dikeluarkan lagi uang dari kas Grup Permai sebanyak dua kali, yakni Rp. 2 Miliar pada pagi hari dan Rp. 3 Miliar pada sore hari. Pengeluaran kas Grup Pqnkai tersebut dalan rangka pengurusan proyek Kemenpora 2010. Terkait proyek itu, Angie selaku Ketua Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X dan anggota Komisi X, I Wayan Koster, meminta uang Rp. 5 Miliar untuk kepengurus Wisma atlet. Permintaan tersebut dipenuhi Grup Permai. Pada pagi hari diantar uang Rp. 2 Miliar dalam kardus printer ke ruangan Wayan Koster di lantai 6 Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta. Sore harinya, diantar ke ruangan kerja I Wayan Koster, uang senilai Rp. 3 Miliar yang dibungkus kardus rokok.
  7. Pada 19 Juni 2010, Grup permai kembali mengeluarkan uang sebanyak dua kali, masing-masing sebesar USD 100.000, sehingga total berjumlah USD 200.000 sebagai pembayaran komitmen kepada Angie terkait pengurusan anggaran Kemendiknas. Pemberian uang dilakukan oleh Jefri di Restoran Paparon's Pizza.
  8. Pada 2 September 2010, dikeluarkan uang dari kas Grup Permai sebesar USD 150.000 untuk pembayaran komitmen kepada Angie terkait kepengurusan Proyek Universitas 2010. Uang tersebut diserahkan ke Wayan Koster di hotel Century, Jakarta, atas permintaan Angie.
  9. Pada 14 oktober 2010, Grup Permai mencairkan dana sebesar USD 300.000 dan USD 200.000 kepada Angie dan I Wayan Koster sebagai uang dukungan untuk pembahasan anggaran Kemendiknas. Uang tersebut diserahkan Angie melalui kurir penerima bernama Alex.
  10. Pada 17 oktober 2010, Grup Permai mengeluarkan kas sebesar USD 400.000 untuk Angie dan Wayan Koster terkait proyek Universitas 2010. Uang tersebut dibungkus kertas kado dan diantarkan staf Grdp Permai ke ruangan Koster di lantai 6 Gedung DPR dan diterima staf Koster.
  11. Pada 26 Oktober 2010, kembali dikeluarkan uang sebesar USD 500.000 untuk Angie dan Koster.
  12. Pada 3 Nopember 2010, sebesar USD 500.000 dikeluarkan Grup Permai untk diberikan kepada Angie dan I Wayan Koster.
  13. Pada 22 Nopember 2010, dikeluarkan uang dari kas Grup Permai sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Angie yang sebelumnya diawali komunikasi Angie dengan Rosa dimana Angie meminta Rosa memberi sumbangan korban letusan gunung Merapi, daerah pemilihan Angie. Uang tersebut ditransfer melalui rekening Staf Angie yang bemama Lindina Wulandari.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Korupsi merupakan prilaku kotor dimana seseorang mengambil apa yang bukan haknya. Koruptor, sebutan untuk orang yang melakukan korupsi, biasanya adalah mereka yang memiliki jabatan dalam suatu organisasi. Mereka memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan yang lebih. Uang, itulah yang diinginkan para pelaku korupsi itu. Demikian pula pada kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang yang membawa Angelina Sondakh sebagai salah satu tersangkanya.
Tanpa adanya rasa malu, para koruptor memperkaya diri sendiri dengan uang haram. Uang yang seharusnya untuk rakyat, mereka nikmati sendiri untuk kepentingan pribadi. Membeli tas mahal, baju mahal, jalan-jalan ke luar negeri. Bagi mereka, uang itu jauh lebih penting dibelanjakan untuk hal-hal tersebut dibandingkan untuk rakyat. Padahal rakyat menderita, kemiskinan terjadi di berbagai daerah di tanah air. Cinta tanah air. Itulah yang tidak dimiliki para koruptor itu.
Angelina Sondakh, salah satu dari sekian banyak koruptor yang ada di Indonesia, sudah kehilangan rasa cintanya pada tanah air. Bahkan mungkin sudah tidak memilikinya lagi. Tergantikan leh kemewahan yang ditawarkan uang-uang tersebut.

Angelina Sondakh merupakan selebriti yang menjadi anggota DPR. Sebagai seorang wakil rakyat yang gajinya tidak bisa dikatakan kecil, maka gaji yang rendah tidak tepat jika disebut sebagai penyebab kasus korupsi ini. Kasus ini terjadi karena adanya kesempatan yang didukung dengan lemahnya hukum di Indonesia. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali. Tidak hanya di Kemendiknas atau Kemenpora, tetapi juga di Kementrian yang lain. Bahkan mungkin untuk setiap proyek pemerintahan, selalu ada pelicin untuk memperlancar kasus semacam ini. Indonesia seakan mati akan hukum. Berulang-ulang kasus seperti ini terjadi, namun tak ada tindakan preventif untuk menghindarinya, bahkan cenderung untuk tidak peduli.

Penyebab terjadinya korupsi, seperti pada kasus suap Wisma Atlet di Palembang, adalah rendahnya moral dari para Anggota DPR yang menjadi pelaku dalam penggiringan anggaran proyek pemerintahan. Selain itu rendahnya kesadaran bernegara dan minimnya rasa cinta tanah air membuat mereka gelap mata untuk menerima uang-uang itu dengan senang hati. Harusnya mereka mengkaji proyek-proyek pemerintahan dengan seksama. mempertimbangkan baik buruknya proyek itu, bukan malah memperlancar proyek itu demi mendapatkan sejumlah uang.

Selain itu, penyebab lainnya yaitu mental orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. Budaya di Indonesia sendiri yang masih money oriented menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan warisan budaya kolonial belanda yang rumit, membuka celah-celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktek korupsi. Apalagi saat int nilai-nilai agama yang semakin luntur membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktek korupsi.
Korupsi ternyata memberikan dampak buruk bagi beberapa pihak. Bukan hanya negara yang mengalami kerugian, namun akibat ini juga dirasakan oleh sejumlah kalangan, antara lain:

 

1. Kesenjangan sosial

Adanya kasus korupsi memperlihatkan si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Para pelaku korupsi, umumnya adalah mereka memiliki jabatan dalam pemerintah, salah satunya Angelina Sondakh yang duduk di kursi DPR. Pendapatan mereka bisa digolongkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa melakukan tindakan korupsi pun mereka bisa sudah berkecukupan. Dan sekarang, dengan mereka melakukan tindak pidana korupsi, maka uang mereka bertambah semakin banyak, kaya raya. Di lain pihak, jatah rakyat semakin sedikit. Uang tunjangan yang seharusnya disalur ntuk rakyat miskin justru masuk ke kantong­-kantong para koruptor. Akibatnya rakyat miskin semakin miskin.

 

2. Pembangunan sektor publik menjadi tersendat

Dana APBN dan APBD dari pemerintah, hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik. Namun hampir tidak terlihat realisasinya dan kalaupun ada realisasinya tentu tidak sebanding dengan biaya anggaran yang telah diajukan. Wisma Atlet bahkan belum siap untuk perhelatan SEA GAMES.
Pembangunan fasilitas publik yang tidak jelas akan memberikan efek domino yang berdampak sistemik bagi masyarakat. Contoh: jalan-jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan mengakibatkan susahnya masyarakat melaksanakan mobilitas mereka, termasuk kegiatan ekonomi, misalnya terhambatnya suplai barang dan jasa. Akibatnya harga barang menjadi naik dan rakyat semakin menderita karenanya.

 

3. Menjatuhkan harga diri bangsa

Indonesia terkenal dengan kasus korupsinya yang menjamur. Fakta bahwa Indonesia adalah sarang koruptor telah menjatuhkan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Akibatnya para investor asing harus berpikir dua kali untuk menanamkan saham investasinya di Indonesia.

 

4. Meningkatkan pengangguran

Terkait dengan investor asing yang enggan menanamkan sahamnya di Indonesia, Negara akan mengalami kerugian. Dengan adanya investasi asing, Negara mendapatkan penghasilan yang besar melalui pajak. Masyarakat pun mendapat lapangan kerja dan penghasilan. Akan tetapi, karena banyaknya kasus korupsi, salah satunya kasus suap Wisma Atlet di Palembang, semuanya menghilang begitu saja. Banyak rakyat yang di PHK. Tingkat pengangguran pun semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan semakin rendah. UKM yang menjadi tonggak perekonomian Indonesia menjadi tidak berkembang karena adanya korupsi. Pemerintah menjadi tidak peduli terhadap mereka karena dana untuk UKM telah terkorupsi. Padahal UKM merupakan usaha yang sifatnya massal dan banyak menyedot Lapangan Kerja. Tidak berkembangnya UKM ini juga akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat kesejahteraan.

 

5. Tingginya kriminalitas

Dengan meningkatnya pengangguran, maka tingkat kriminalitas pun akan meningkat. Kehidupan rakyat miskin yang semakin miskin membuat rakyat terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi sesuap nasi. Mereka sama halnya dengan para, koruptor yang menghalalkan segala macam cara agar aliran dana itu mengalir di kantong-kantong mereka.

 

6. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan partai politik

Banyaknya kasus korupsi membuat rakyat tak lagi percaya dengan pemerintah. Janji pembangunan bagi rakyat nyatanya tak terbukti. Fasilitas-fasilitas untuk rakyat tak benar-benar menguntungkan rakyat. Pemerintah justu memperlancar tindakan konipsi di Indonesia dengan tidak cepatnya mengatasi kasus korupsi yang merajalela. Selain itu, kasus korupsi juga memberikan dampak bagi perkembangan partai politik. Banyak rakyat yang tak lagi percaya pada parpol karena kader-kader parpol di DPR/ DPRD ditangkapi KPK karena terlibat korupsi, seperti tertangkapnya Angelina Sondakh dan Nazaruddin yang merupakan kader dari partai Demokrat. Kekecewaan rakyat tidak hanya berimbas pada Partai Demokrat saja, namun juga pada Partai Politik yang lain. Rakyat tidak mudah lagi percaya dengan janji-janji Parpol. Jika demikian, bisa jadi orang menjadi golput sebagai wujud ketidakpercayaan rakyat terhadap parpol dan pemerintah.
Pemerintahan bersih atau clean government adalah pemerintah yang penyelenggaraannya terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk membangun pemerintah yang bersih diperlukan tiga unsur pokok yang bersifat strategis, yaitu:

  1. Unsur pemerintah
  2. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan public
  3. Unsur warga masyarakat

Pemerintahan yang bersih tergantung pada pemerintah karena pada dasarnya pihak swasta (pengusaha) hanya mengikuti keinginan dari pemerintah (penguasa). Seperti pada kasus suap Wisma Atlet di Palembang, pihak swasta memilih menyogok dengan memberikan sejumlah uang untuk memenangkan tender. Hal ini dikarenakan ketidaktegasan dari pemerintah (penguasa). Seharusnya, pemerintah lebih tegas agar para pihak swasta jugs lebih sehat dalam beroperasi dan menjalankan fungsinya. Senientara itu, unsur yang ketiga yaitu masyarakat, harus melakukan kontrol social, memberikan kritik yang membangun terhadap jalannya pemerintahan.

Kasus korupsi dilakukan oleh mereka yang tak memiliki rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki generasi penerus yang mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi. Untuk itu perlu adanya suatu usaha guna meningkatkan rasa cinta tanah air, salah satunya yaitu memperingati hari besar nasional dengan kegiatan lomba atau pentas budaya, mengenalkan aneka kebudayaan bangsa, gambar rumah adat dan pakaian adat, mengenakan pakaian adat pada hari Kartini, serta mengunjungi museum terdekat. Mengenal para pahlawan melalui bercerita atau berperan. Selain itu bisa dengan kegiatan-kegiatan yang menarik yang disesuaikan dengan minat dan bakat para pemuda Indonesia.

Sementara ini, untuk menar.ggulangi kasus korupsi yang saat ini tengah berkembang, harus ada Undang-undang yang menindak tegas para pelaku korupsi. Harus ada hukuman yang bisa membuat jera para koruptor. Selama ini hukuman yang berlaku bagi para koruptor yaitu penjara puluhan tahun dan denda hingga mencapai Rp. 1 miliar. Hukuman seperti itu dirasa kurang membuat efek jera bagi para pelaku korupsi.

Para koruptor melakukan tindakan korupsi dengan satu alasan yaitu uang. Mereka tega mengambil uang rakyat karena ketidakpuasan mereka dengan uang yang mereka miliki. Sikap rakus mereka membutakan mata hati mereka sehingga tidak tersisa lagi kepedulian terhadap nasib rakyat. Oleh karena itu hukuman yang tepat bagi koruptor yaitu dimiskinkan, dimana seluru aset dan harta kekayaan sang koruptor dibekukan semuanya. jangan ada yang tersisa karena bisa membuka peluang untuk melakukan kesalahan yang sama. Seluruh kekayaan tersebut nantinya akan masuk sebagai kas negara yang dapat disalurkan ntuk rakyat. Selanjutnya mara koruptor yang telah selesai menjalani masa hukumannya tidak diperbolehkan menduduki jabatan di pemerintahan.

Korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Lemahnya hukum di Indonesia dan sikap mental pegawai yang rendah merupakan penyebab utama terjadinya korupsi di Indonesia. Selain itu tidak adanya rasa cinta tanah air membuat para pelaku korupsi dengan tega dan sadar melakukan tindakan yang menyengsarakan rakyat tersebut.
Menurut Satjipto Rahardjo, pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur, yaitu sebagai berikut:4

    1. Peraturan sendiri;
    2. Warga negara sebagai sasaran pengaturannya;
    3. Aktivitas birokrasi pelaksana;
    4. Faktor sosial politik ekonomi budaya;

Unsur-unsur tersebut diatas harus dilihat satu sama lain dalam suatu proses interaksi yang dinamis. Diingatkan oleh Satjipto Rahardjo, hendaknya jangan terjadi "hukum yang tidur" atau hukum yang lumpuh".

Dalam hal ini dapat terjadi suatu peraturan hukum lambat laun, berkat interaksi diantara unsur-unsur yang disebut diatas, tidak dijalani lagi, dan menjadi masa tidur.
Perbuatan pidana korupsi seperti terancam di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dikeluarkan dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan Negara. Undang-undang ini sangat galak, bukan seperti ungkapan Satjipto Raharjo komandan yang lembut.5
Di satu pihak pemberantasan korupsi hanya mengadili perkara­-perkara korupsi yang besar nilai kerugian negara, yang bahkan mencapai puluhan Miliar Rupiah. Di pihak lain terdapat peraturan yang termasuk dalam ranah perbuatan tindak pidana korupsi, yang sebenarnya juga untuk memberantas perbuatan memperkaya diri. Yang penulis maksud adalah pasal‑ pasal KUHP termasuk pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 yang ditujukan pada masalah suap kepada pejabat seperti halnya kasus Angelina Sondakh yang telah dikemukakan diatas.

Menurut pengamatan penulis kebijakan pemberantasan korupsi kurang mengarah pada korupsi yang kecil-kecilan. Hal yang penulis kemukakan ini mengingat jarang sekali pelanggaran terhadap pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 yang nilainya melebihi Rp. 1.000.000,- sesuai batas maksimal gratifikasi untuk pejabat negara yang diajukan ke Pengadilan, kecuali jika nilai hadiah yang diterima pejabat mencapai ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah.
Akibatnya sekarang tumbuh lagi kebiasaan memberi uang pelicin, dan apa yang dikenal dengan Pungutan Liar (Pungli). Uang licin, Pungutan Liar, dan lain-lainnya pada saat ini kurang terjangkau dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Mereka yang terkena kasus uang pelicin, uang dukungan, atau pungutan liar lebih banyan dikenakan hanya tindakan administratif Konsistensi dalam melakukan aturan hukum sangat diperlukan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan hukum itu hidup, dan hukum itu tidak tidur.

 

I. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian terdahulu,  penulis menarik beberapa kesimpulan, serta menyampaikan saran sebagai berikut:

  1. Perbuatan pejabat untuk menerima hadiah atau janji sehubungan dengan jabatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh pasal 11 UU No. 20 tahun 2001.
  2. Usaha pemerintah untuk menciptakan pemerintah yang bersih telah mcnempatkan pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 disamping beberapa pasal KUHP lainnya sebagai pasal KUHP yang dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana tidak lagi pidana penjara enam bulan dan denda empat ribu lima ratus rupiah, tetapi ditingkatkan menjadi pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dua puluh tahun, dan atau denda maksimum. 1 (satu) miliar rupiah.
  3. Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 itu merupakan salah satu pasal dari kejahatan jabatan itu dituiukan kepada pejabat yang menerima hadiah atau janji sehubungan dengan jabatannya. Pasal ini terutama ditujukan pada apa yang dinamakan "retour commissie". Jika terjadi transaksi jual beli ada kebiasaan si penjual memberikan potongan harga kepada pembeli. Pejabat yang membeli barang-barang untuk keperluan instansinya biasanya mendapat potongan harga atau komisi dan potongan harga ini dimiliki sendiri oleh si pejabat, untuk perbuatan ini si pejabat dapat dikenakan         pasal 11 UU No. 20 tahun 2001.

   

Daftar Pustaka

  1. Edwin Schur, Hukum dan Masyarakat (Batas-Batas Kemampuan Hukum), Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas HUkum Universitas Airlangga Surabaya, 1977, hal. 6.
  2. Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1977, hal. 174.
  3. Ibid., hal. 175.
  4. Satjipto Rahardjo, Hukum yang Lumpuh, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.
  5. Ibid., hal. 68

 

 

DAFTAR BACAAN LAINNYA

Solahuddin, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Visimedia, Jakarta, 2009.

Bunga Rampai Hukum, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1971.

M. Schur, Edwin, Hukum dan Masyarakat (Batas-batas Kemampuon Hukum), Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1977.

Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cet. II, Eresco, Jakarta, 1984.

Rahardjo Satjipto, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1977.

Kartono K, PathologiSosial,CV. Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Kumorotomo, W, Etika Administrasi Negara; CV Rajawali Press, Jakarta, 1992.

Lubis, M. Bunga Rampai Pegawai Negeri, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977.

Myrdal, G, Asian Drama an Inguiry into the poverty of Nations, Penguin Book Australia Ltd, Australia, 1997.

Oetama, J, Suara Nurani: Tajuk Rencano Pilihan, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001.

Revida, E, Korupsi di Indonesia: Masalah dan solusinya, USU Digital Library, Sumatra Utara, 2003.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, (01 Juni 2011). Retrieved Desember 20, 2012, from Inspektorat Kementerian Pertanian; http://itien.deptan.go.id/index.php/peraturan-perundangan/340-uu-nomor-2-thn-2001
 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, (05 Nopember 2010). Retrieved Desember 27, 2012, from Hukum Online.Com; http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/29/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.

Poerwodarminta, W.JS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Inilah Aliran Dana dari Permai Grup untuk Angelina, (2012, October 4) Retrieved November 1, 2012, from TribunNews.Com; http://m.tribunnews.com/2012/10/04/inilah-aliran-dana-dari-perrnai-grup-untuk-angelina  

Kronologis Kasus Korupsi Angelina Sondakh, (2012, June 29). Retrieved November 1, 2012, from KapanLagi.com: http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/kronologis-kasus-korupsi­angelina-sondakh-le4bll.html  
Mafia Anggaran di Sekua Komisi, (2012, October 2012). Retrieved Novembr 1, 2012, from Kompas.com; http://nasional.kompas.com/read/2012/12/02522256/Mafia.Anggaran.di.semua.komisi

Sidang Kasus Angie Molor hampir satu jam. (2012, October 18). Retrieved November 1, 2012, from METRONEWS; http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/10/18/161996/Si dang-Kasus-Angie-Molor-Hampir-Satu-Jam/1
 
Angelina Sondakh. (n.d). Retrieved November 1, 2012, from KapanLagi.Com;http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/angelinasondakh/

 

 

 

You have no rights to post comments

Berita Foto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

DAK 25 Jam Jatim, Jateng, DIY 25 - 27 Desember

14-11-2017 Hits:245 Berita Foto

DAK 25 Jam Jatim, Jateng, DIY 25 - 27 Desember

DAK (Diklat Agama Khonghucu) bukan sekedar pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan rohaniwan saja

Read more

Pemuda Khonghucu Dari Berbagai Daerah Ikrar Di Hari Sumpah Pemuda.

28-10-2017 Hits:894 Berita Foto

Pemuda Khonghucu Dari Berbagai Daerah Ikrar Di Hari Sumpah Pemuda.

Bogor, 28 Oktober 2017, Ketua Panitia acara Js.Kuh Sambih dalam undangannya mengatakan bahwa kami pemuda Khonghucu pun harus mampu bergerak...

Read more

Gili Trawangan

25-10-2017 Hits:115 Berita Foto

Gili Trawangan

Pagi ini kami harus bangun pagi untuk menyeberang pulau kecil yakni Gili Trawangan.

Read more

Delapan Pesan Dari Jakarta Dalam Kongres Khonghucu Dunia

21-10-2017 Hits:240 Berita Foto

Delapan Pesan Dari Jakarta Dalam Kongres Khonghucu Dunia

"Membangun Harmoni dan Jalan Tengah untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Perdamaian Dunia" dihasilkan butir-butir pemikiran sbb :

Read more

Srikandi Gunung Sindur Berjoget

16-10-2017 Hits:135 Berita Foto

Srikandi Gunung Sindur Berjoget

Kebaktian di Makin Gunung Sindur minggu 15 Oktober 2017 dipenuhi umat di berbagai daerah di sekitarnya.

Read more

Mengajar Dan Kunjungan

25-09-2017 Hits:404 Berita Foto

Mengajar Dan Kunjungan

Pada tanggal 23 September 2017 saya mengajar S2 program M.Ag di UIN Syarif Hidayahtullah Jl.Cempaka Putih Tangerang Selatan Banten.

Read more

Dokumen Gili Iyang Dan Gili Labak Tour

11-09-2017 Hits:298 Berita Foto

Dokumen Gili Iyang Dan Gili Labak Tour

Perjalanan Tour Jalan Sehat Trawas menuju ke dua Pulau Gili Iyang dan Gili Labak.

Read more

Pertemuan Di Polda jatim

08-09-2017 Hits:234 Berita Foto

Pertemuan Di Polda jatim

Surabaya, 8 September 2017. Silaturahim Kapolda Jatim bersama Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Harkamtibmas.

Read more

Tenaga Pendidik Khonghucu Di Pangkal Pinang

08-09-2017 Hits:176 Berita Foto

Tenaga Pendidik Khonghucu Di Pangkal Pinang

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Pendidik Agama Khonghucu Tahun 2017 yang diadakan di Hotel Puncak Lestari Pangkal Pinang mulai tgl....

Read more

Js. Maria Berpulang

07-09-2017 Hits:719 Berita Foto

Js. Maria Berpulang

Berita berpulangnya Js.Maria Engeline sangat mengejutkan bagi kita semua

Read more

Harmoni Hidup & Keseimbangan Bisnis, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

 

Bisnis Yang Beriman & Beretika, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

Gallery Download

Download Cahaya Setia 421-430

Silahkan Download Puisi ber-Gambar yang dapat dipakai untuk Profile Picture, Avatar, dll

Infografis & Slide

Foto Bersama di Khongcu Bio Denpasar

---------------------------

Foto Bersama Dispenkasi XXVII Bogor

 

Polling

Kegiatan Apa Yang Paling Anda Senangi Ketika Di Tempat Ibadah?

Berdoa / Sembahyang - 100%
Menyanyi / Bermain Musik - 0%
Mendengarkan Kotbah - 0%
Berdiskusi - 0%
Bertemu Teman-Teman - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: March 9, 2014

Who's Online

We have 85 guests and no members online

Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia
Hak Cipta Spoc Study Park Of Confucius No. 064687, Tanggal 25 Maret 2013

web development by harmonydesain.com