spocjournal.com

Penyalahgunaan Jabatan (Bagian 2)

Oleh : Dr. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

C. Pengertian Pejabat (sambungan Bagian 1)

Pasal 92 KUHP memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pejabat itu. Untuk jelasnya penulis mengutip redaksi Pasal 92 KUHP, yaitu sebagai berikut:

  1. Yang disebut pejabat, termasuk pula orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, demikian juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama pemerintah, demikian juga semua anggota dewan, dan semua kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
  2. Yang dimaksud dengan pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang dimaksud dengan hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan adminstratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota Pengadilan Agama.
  3. Semua anggota Angkatan Bersenjata juga dianggap sebagai pejabat.

Jika diperhatikan redaksi pasal tersebut diatas, sebenarnya KUHP ticlak memberikan batasan apa yang disebut pejabat itu. KUHP hanya memperluas apa yang disebut pejabat, hal ini dapat dilihat dari kata-kata "…..yang disebut pejabat termasuk juga…..".

Yurisprudensi memberikan pengertian pejabat, yaitu orang-orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan atau bagiannya.1 Yang menjadi unsur pengertian pejabat ialah:

  • Pengangkatan oleh instansi umum
  • Memangku jabatan umum
  • Melakukan sebagian tugas pemerintah atau bagiannya.

Pada kamus besar bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta memberi arti jabatan yaitu pekerjaan (tugas) di pemerintahan atau organisasi, sedangkan pejabat yaitu pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting.2 Pada beberapa pengertian lain dari KPK dan Hoge Raad pejabat negara diartikan luas salah satunya yaitu pcgawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut Hoge Raad pejabat negara atau pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah barang siapa yang oleh kekuasaan umum diangkat untuk menjabat pekerjaan umum untuk melakukan sebagian tugas dari tugas pemerintahan atau alat perlengkapannya.
Pengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU 28/1999"), yang menyatakan sebagai berikut: Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.3
Kemudian, di dalam Pasal 2 UU 28/1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara, yaitu:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.4

Berdasarkan ketentuan ini, anggota dewan komisaris atau direksi dan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") tidak termasuk sebagai penyelenggara Negara. Kemudian, pengertian pegawai negeri dan pejabat negara diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ("UU 43/1999"):

  • Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang­-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1)
  • Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana, dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 1 angka 4).5

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pegawai negeri terdiri dari:

  1. Pegawai Negeri Sipil;
  2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan, siapa saja yang termasuk pejabat negara dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu:

  1. Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
  4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua don Hakim pada semua Badan Peradilan;
  5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
  6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  7. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
  8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  9. Gubernur dan Wakil Gubernur;
  10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
  11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, tidak disebutkan bahwa anggota dewan komisaris maupun direksi dari anak perusahaan BUMN merupakan penyelenggara negara, pejabat negara, maupun pegawai negeri.

Seorang Penasihat Hukum yang ditunjuk hakim untuk membela seorang tersangka di persidangan pengadilan, bukan termasuk pejabat. Hal ini disebabkan penasihat hukum tersebut melakukan pembelaan untuk kepentingan pribadi si tersangka.
Beberapa penulis, misalnya Wirjono dan Soesilo, mempersamakan pejabat dengan pegawai negeri. Dalam hubungannya dengan kejahatan jabatan, kata 'pejabat' dan `pegawai negeri' merupakan terjemahan bahasa Belanda dari kata `ambtenaar'. Persoalannya sekarang, apakah pejabat itu sama dengan pegawai negrri. Penulis sudah menjelaskan pengertian pegawai negeri itu.

Dilihat dari segi tata bahasa dapat saja dicari perbedaan antara pejabat dan pegawai negeri. Dari segi hukum penulis sendiri cenderung melihat istilah pejabat itu sama dengan pegawai negeri. Jadi hanya ada selera pemakaian istilah sebagai pengganti atau terjemahan kata "ambtenaar".

 

D. Isi Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001

Bunyi pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tersebut terutama ditujukan untuk apa yang dinamakan commissie. Didalam saksi jual beli seringkali penjual memberikan potongan harga kepada pembeli. Disini pembeli mempunyai kualitas sebagai pejabat.

Seorang pejabat yang membeli barang-barang secara tender untuk kepentingan instansinya dan mendapat potongan harga padahal harga yang tertera didalam kuitansi tetap dari potongan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, maka dapat dikenakan pasal 11 UU No. 20 tahun 2001.

Termasuk penyuapan aktif (active omkoping), sedangkan Pasal 209 dan 210 KUHP disebut penyuapan pasif (passive omkoping). Pada penyuapan aktif penekanannya ditujukan pada pejabat yang menerima suap, sedangkan untuk penyuapan pasif, penekanannya ditujukan pada orang yang memberikan suap kepada pejabat.
Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, tindakan pidana yang didakwakan dalam Pasal 9, 10, 11 KUHP dikualifikasikan sebagai perbuatan Tindak Pidana. Korupsi, yang berbunyi :
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dikarenakan korelasi antara Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 dengan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi seprti dijelaskan diatas, mengakibatkan ancaman pidana yang lebih berat dan denda yang lebih besar untuk pejabat yang menerima hadiah atau janji.
Sekarang bagaimana dengan pemberian hadiah lebaran dan tahun baru? Apakah dapat jugs dikenakan Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001? Jika dipandang secara sempit, pemberian hadiah lebaran tahun baru kepada pejabat dapat dikenakan Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001. Dalam hal ini, pemberian hadiah lebaran atau tahun baru itu wajar atau tidak.

Jika pemberian hadiah tersebut berupa sekeranjang kue dan minuman dalam kaleng, hal ini adalah wajar. Namun jika pemberian hadiah itu berupa barang elektronik, kendaraan bermotor , perhiasan, voucher perjalanan wisata atau lainnya yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, maka jelas pemberian yang demikian ini tidak wajar.

Jadi kalau masyarakat memandang pemberian hadiah itu wajar, maka sifat melawan hukum perbuatan pejabat yang menerima hadiah itu tidak ada, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan Pasal 9,10,11 KUHP.6

Demikian pula dengan pemberian `uang rokok' atau `uang administrasi' jika masih dalam batas-batas kewajaran tentunya masih dapat diterima.
Pasal Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 itu mengancam pejabat yang menerima pemberian hadiah atau janji, tetapi KUHP tidak mengancam orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, maka menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pejabat diancam dengan pidana karena melakukan perbuatan pidana korupsi.
Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat atau potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan. Kemudian fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.
Artinya, dalam nilai berapa pun penerimaan terkait jabatan dan melawan kewajiban serta tugasnya tidak diperbolehkan dalam konteks uang terima kasih dan mempengaruhi keputusan.

Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

 

E. Hubungan antara KUHP dengan Perundang-Undangan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang merupakan produk hukum peninggalan zaman hindia Belanda. Dasar hukumnya KUHP adalah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.7
Peraturan hukum pidana itu tidak hanya terdapat dalam KUHP saja, diluar KUHP masih banyak peraturan hukum pidana yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang dan Perundang - undangan lainnya. Undang-Undang diluar KUHP misalnya:

  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Undang-Undang pidana diluar KUHP itu sifatnya melengkapi. Terhadap Undang-Undang Pidana yang melengkapi itu, KUHP mempunyai kaftan yang erat sekali. Kaitan atau hubungan antara KUHP dengan Perundang-undangan pidana diluar KUHP itu didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bob VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh Undang-Undang ditentukan lain.

Buku kesatu KUHP itu membuat aturan umum yang merupakan asas-asas hukum pidana. Menurut Pasal 103 KUHP, Bab I sampai dengan Bab VIII buku kesatu berlaku juga untuk perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana. Bab IX Buku Kesatu KUHP yang memuat penafsiran otentik beberapa istilah seperti malam, luka berat, dan sebagainya hanya berlaku untuk KUHP sendiri.
Dengan demikian ketentuan seperti asas legalitas (Pasal 1 KUHP), percobnan (Pasal 53 KUHP), pernyataan (Pasal 55 KUHP), dan lain-lain, berlaku juga untuk Undang-Undang pemberantasan narkotika, dan Undang-undang pemberantasan Korupsi.

Istilah Perundang-undangan adalah Undang-Undang dalam arti natural,yaitu setiap keputusan pemerintah, yang isinya mengikat setiap penduduk.8 Perundang-Undangan itu meliputi Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Bab I sampai dengan Bab VIII Buku Kesatu berlaku untuk semua perundang-undangan tersebut.

Sebagai pengecualian, menurut ketentuan Pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan Bab I sampai Bab VII buku kesatu KUHP dapat dikesampingkan, jika suatu Undang-Undang menentukan lain.
Yang dapat menyimpang itu haruslah Undang-Undang dalam arti formal. Yang dimaksud dengan Undang-Undang dalam arti formal, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena cara pembuatannya. Undang-Undang itu merupakan produk hukum yang dibuat presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pada jaman Hindia Belanda yang disebut Undang-Undang itu adalah9 :

  1. Wet, dibuat oleh raja bersama staten general;
  2. Algemen meatregel, dibuat oleh raja;
  3. Koninklijk besluit, dibuat oleh raja;
  4. Organantie, dibuat oleh gubernur jenderal bersama volksraad;
  5. Nood ordonantie, dibuat oleh gubemur jenderal dan disahkan oleh volksraad,
  6. Regeeringverordening, dibuat oleh gubernur jenderal.

Penulis sengaja menyebutkan Undang-undang dari jaman Hindia Belanda, oleh karena suatu asas dalam ilmu hukum, yaitu asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Asas ini mempunya arti, bahwa hukum yang khusus itu mengesampingkan hukum umum. Sebagai hukum yang khusus yaitu perundang-undangan pidana di luar KUHP (Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi), sedangkan KUHP merupakan ketentuan hukum yang umum.

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang- undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Secara substansi Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefenisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan.

Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasional.

Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset-aset para koruptor yang di bawa lari ke luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tanganan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan  tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.

 

F. Uraian tentang pasal terkait

Untuk memudahkan pembahasan, penulis mengutip Pasal 11 Undang-­Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yang bunyinya sebagai berikut:
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dari redaksi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi tersebut, dapat diketahui ada pasal dalam KUHP yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi, yaitu khususnya Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001.
Perumusan perbuatan pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 dipergunakan dalam arti yang luas, sehingga layak apabila pasal-pasal UU No. 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi.

Sekarang persoalannya apakah yang dimaksud dengan dikualifikasikan itu? Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dalam hal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dikualifikasikan itu.
Didalam ilmu Hukum Pidana, ada yang dikenal dengan delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Misalnya seorang karena dendam lalu berniat menganiaya orang lain, tetapi kemudian orang yang dipukul kepalanya itu meninggal dunia.
Penganiayaan oleh Pasal 351 KUHP, Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Tetapi jika penganiayaan tersebut direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan matinya orang tersebut, maka oleh Pasal 353 KUHP sanksi pidananya menjadi 9 (sembilan) tahun.

Permasalahannya sekarang adalah, apakah istilah dikualifikasikan itu untuk perbuatan pidana korupsi sama dengan pengertian delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, maka akibat apakah yang merupakan faktor pemberat. Untuk jelasnya penulis menggunakan contoh Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 yang dulu hanya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Apakah unsur memperkaya diri dan merugikan keuangan negara merupakan keadaan yang memberatkan sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Dalam hubungan ini haruslah diingat tidak sama hadiah yang diterima pejabat itu menjadikan dirinya kaya dan juga mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan atau keuangan negara.
Atas dasar uraian diatas, penulis dapat mengemukakan bahwa istilah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi, tidak dalam arti delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya.

Menurut penulis istilah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi, artinya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dijadikan atau digolongkan sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Dengan konsekuensinya semua ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, diperlukan terhadap pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tersebut diatas.

 Bersambung ke Bagian 3

Daftar Pustaka

  1. Ibid., hal. 86.
  2. Perwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal 391.
  3. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  4. Ibid., hal.
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  6. Bunga Rampai Hukum, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1972, hal. 54
  7. KI. Wantjik Saleh, Pelengkap KUHPidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 11.
  8. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, hal. 41.
  9. Ibid.

You have no rights to post comments

Berita Foto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Dokumen Gili Iyang Dan Gili Labak Tour

11-09-2017 Hits:186 Berita Foto

Dokumen Gili Iyang Dan Gili Labak Tour

Perjalanan Tour Jalan Sehat Trawas menuju ke dua Pulau Gili Iyang dan Gili Labak.

Read more

Pertemuan Di Polda jatim

08-09-2017 Hits:179 Berita Foto

Pertemuan Di Polda jatim

Surabaya, 8 September 2017. Silaturahim Kapolda Jatim bersama Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Harkamtibmas.

Read more

Tenaga Pendidik Khonghucu Di Pangkal Pinang

08-09-2017 Hits:112 Berita Foto

Tenaga Pendidik Khonghucu Di Pangkal Pinang

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Pendidik Agama Khonghucu Tahun 2017 yang diadakan di Hotel Puncak Lestari Pangkal Pinang mulai tgl....

Read more

Js. Maria Berpulang

07-09-2017 Hits:651 Berita Foto

Js. Maria Berpulang

Berita berpulangnya Js.Maria Engeline sangat mengejutkan bagi kita semua

Read more

Sembahyang Leluhur: Tradisi Atau Agama?

05-09-2017 Hits:601 Berita Foto

Sembahyang Leluhur: Tradisi Atau Agama?

Talkshow interaktif dengan Nara Sumber Js. Liem Liliany Lontoh; Hotel Aston ruang Asoka Lt. 2; Manado, 01 September 2017.

Read more

Anti Narkoba

28-08-2017 Hits:111 Berita Foto

Anti Narkoba

Surabaya, 28 Agustus 2017 pertemuan BNN (Badan Narkotika Nasional) di Hotel Santika Surabaya yang dihadiri oleh beberapa sukarelawan.

Read more

Pulau Nan Indah

22-08-2017 Hits:191 Berita Foto

Pulau Nan Indah

Kami mengajak para pencinta alam Indonesia untuk berkeliling ke tiga pulau di Wilayah Sumenep-Madura.

Read more

Tokoh Matakin Berpulang

08-08-2017 Hits:1145 Berita Foto

Tokoh Matakin Berpulang

Wu Hu Ai Zai, telah kembali ke Haribaan Huang Tian, Xs Hanom Pramana Buanadjaja (Phwa Tjhiang Han/Pan Chang Han 潘昌汉)...

Read more

Nganjuk Penuh Kedamaian

27-07-2017 Hits:307 Berita Foto

Nganjuk Penuh Kedamaian

Kunjungan FKUB provinsi Jatim hari kedua di FKUB Kabupaten Nganjuk. Kunjungan di Nganjuk diterima di kantor Kesbangpol. Hadir dalam pertemuan...

Read more

FKUB Jatim Turba

26-07-2017 Hits:178 Berita Foto

FKUB Jatim Turba

Rapat koordinasi dan silaturahim FKUB Kabupaten Mojokerto yang dihadiri oleh jajaran pengurus FKUB Kabupaten Mojokerto, Bupati dan para Camat, Bakesbangpol,...

Read more

Harmoni Hidup & Keseimbangan Bisnis, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

 

Bisnis Yang Beriman & Beretika, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

Gallery Download

Download Cahaya Setia 421-430

Silahkan Download Puisi ber-Gambar yang dapat dipakai untuk Profile Picture, Avatar, dll

Infografis & Slide

Foto Bersama di Khongcu Bio Denpasar

---------------------------

Foto Bersama Dispenkasi XXVII Bogor

 

Polling

Kegiatan Apa Yang Paling Anda Senangi Ketika Di Tempat Ibadah?

Berdoa / Sembahyang - 100%
Menyanyi / Bermain Musik - 0%
Mendengarkan Kotbah - 0%
Berdiskusi - 0%
Bertemu Teman-Teman - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: March 9, 2014

Who's Online

We have 53 guests and no members online

Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia
Hak Cipta Spoc Study Park Of Confucius No. 064687, Tanggal 25 Maret 2013

web development by harmonydesain.com