spocjournal.com

Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Ombudsman Di Indonesia

 Oleh: Dr. Drs. Ws. Ongky Setio Kuncono, SH, MM

1. Pendahuluan
“Komisi Ombudsman Nasional”. Lembaga ini membentuk pada tanggal 10 Maret tahun 2000 dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. 2 Menurut Keputusan Presiden tersebut, Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan masyarakat khusunya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2).

Adapun tujuan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional tersebut, adalah untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melalui peran serta masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Ombudsman Nasional diberi tugas pokok antara lain melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggaran Negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.1

Gagasan pembentukan Ombudsman di Indonesia sesungguh sudah pernah muncul di tahun 1999. Tanggal 8 Desember 1999 Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Keppres tersebut ternyata keluar dari hasil pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya antara Gus Dur, Marzuki Darusman dan Antonius Sujata. Kepres Nomor 155 Tahun 1999 hanya membentuk Tim Pengkajian Ombudsman, sedangkan lembaga Ombudsman secara kongkrit tidak jadi dibentuk dengan Keppres tersebut.

Pada tanggal 18 Desember 1999 Antonius Sujata bersama Jaksa Agung Marzuki Darusman kembali menghadap Gus Dur dan meminta klarifikasi tentang keberadaan Keppres Nomor 155 Tahun 1999, keduanya tetap pada rekomendasi hasil pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya.2 Sehingga akhirnya pada tanggal 20 Maret 2000 Gus Dur mengeluarkan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional yang sekaligus menetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman.3

Bila dibaca Keppres Nomor 44 Tahun 2000, setidaknya terdapat tiga gagasan pentingnya kehadiran Komisi Ombudsman Nasional;

  1. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
  2. bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokratisasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi;
  3. bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan;

            Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan presiden Nomor 44Tahun 2000 tersebut kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan dimaksud antara lain menyangkut nama, status kelembagaan, ruang lingkup kewenangannya dan lain-lain. Mengenai nama, UU Nomor 37 Tahun 2008 mengubah nama Komisi Ombudsman Nasional dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sebagai mengenai status kelembagaan, UU Nomor 37 Tahun 2008 secara tegas menyebutkan ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara (Pasal 2). Secara menyangkut wewenangnya, UU Nomor 37 Tahun 2008 lebih memperluasnya, yakni mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kecuali itu, obyek pengawasan lembaga Ombudsman oleh UU Nomor 37 Tahun 2008 juga lebih dipertegas dan secara terperinci disebutkan yakni berupa: perbuatan melawan hukum, melampaui batas wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan /immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Perbuatan-perbuatan tersebut dalam UU Nomor 37 Tahun  2008 disebut dengan istilah Maladministrasi.
Apabila diperhatikan isi Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000maupun ketentuan di dalam UU Nomor 37 Tahun 2008, pada hakikatnya komisi Ombudsman Nasional ataupun Ombudsman Republik Indonesia tidak lain merupakan suatu lembaga publik yang bersifat otonom dan berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan, sekaligus sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat.

2. Permasalahan
Permasalahannya adalah apakah lembaga Ombudsman di Indonesia memiliki persamaan dengan dibeberapa Negara lain ? Dan Bagaimanakah pelaksanaan Ombudsman di Indonesia pada saat sekarang ?

3. Pembahasan
Akar sejarah perkembangan Ombudsman modern dapat dilacak dari istilah “justitie ombudsman” (Ombudsman for justice) di Swedia yang didirikan pada tahun 1809. Institusi Ombudsman mulai menyebar ke negara-negara lain pada abad ke dua puluh, yaitu ketika negera-negara Skandinavia mulai mengadopsinya: Finlandia pada 1919,, Denmark (1955) dan Norwegia (1962). Popularitas institusi Ombudsman kemudian meningkat sejak dekade 1960-an, ketika banyak negara-negara persemakmuran dan negara-negara lain, terutama negara-negara Eropa mendirikan institusi Ombudsman seperti halnya Selandia Baru (1962), Inggris (1967), Propinsi-propinsi di Kanada (mulai tahun 1967), Tanzania (1968), Israel (1971), Puerto Rico (1977), Australia (1977 pada tingkat federal, 1972-1979 pada tingkat negara), Perancis (1973), Portugal (1975), Austria (1977), Spanyol (1981) dan Belanda (1981).4

Pada tahun 1998, lebih dari 100 negara di seluruh dunia telah membentuk lembaga ombudsman. Di beberapa negara ada Ombudsman yang eksistensinya berada pada tingkat regional, provinsi, negara bagian atau pada tingkat distrik (kabupaten/kotamadya). Beberapa negara mempunyai institusi Ombudsman pada tingkat nasional, regional dan sub-nasional seperti halnya Australia, Argentina, Meksiko, dan Spanyol, sementara negara-negara yang lain mempunyai institusi Ombudsman pada tingkat sub-nasional pemerintahan seperti Kanada, India dan Italia. Institusi Ombudsman sektor publik banyak ditemukan di negara-negara Eropa, Amerika Utara, Amerika latin, Karibia, Afrika, Australia, Pasifik dan Asia.

Walaupun dapat dikatakan lambat tetapi pada akhirnya sistem pengawasan Ombudsman terus berkembang dan saat ini kurang lebih lima puluh negara bahkan telah mencantumkan pengaturan Ombudsman dalam Konstitusi, seperti antara lain Denmark, Finlandia, Filipina, Thailand, Afrika Selatan, Argentina, dan Meksiko. Thailand yang usia Ombudman-nya notabene lebih muda dari Komisi Ombudsman Nasional, telah terlebih dahulu mencantumkan ketentuan tentang Ombudsman dalam Konstitusi.

Di negara-negara yang pernah mengalami totalitarian dengan rezim Militer yang kuat seperti Afrika misalnya, awalnya juga membentuk KON sebagai bagian dari proses transisi menuju demokrasi. Negara-negara yang berfaham Komunis seperti RRC bahkan memiliki institusi semacam Ombudsman yang sangat kuat bernama Minister of Supervision, begitu juga dengan Vietnam. Sehingga meskipun Ombudsman menjadi suatu keharusan dalam negara demokratis, bukan berarti ia (atau setidaknya institusi sejenis Ombudsman) tidak dapat berkembang di negara-negara yang tidak menjadikan demokrasi sebagai pijakan.5

Perkembangan terakhir, Komisi Konstitusi memasukkan usulan pasal tentang Ombudsman dalam naskah amandemen UUD 1945 yang mereka susun dan telah diserahkan kepada MPR RI. Usul pengaturan Ombudsman dalam Amandemen UUD 1945 oleh Komisi Konstitusi dimasukan dalam pasal Pasal 24 G ayat (1), berbunyi: Ombudsman Republik Indonesia adalah ombudsman yang mandiri guna mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat. Dan Ayat (2) berbunyi: Susunan, kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang. Barangkali, bila amandemen kelima bergulir, keberadaan KON di tingkat konstitusi akan dapat terwujud.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, pengundangan Ombudsman menjadi salah satu indikator keberhasilan program pembangunan hukum nasional. Sejalan dengan itu Presiden melalui Keppres Nomor 44 Tahun 2000 memberi tugas kepada Ombudsman untuk mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Ombudsman (RUU Ombudsman). Sejalan dengan itu, dalam Sidang Umum MPR Tanggal 9 Nopember 2001, MPR mengeluarkan TAP MPR No. VIII/MPR/2001 yang isinya memberikan mandat kepada Pemerintah dan DPR agar membuat undang-undang antara lain tentang kebebasan memperoleh informasi, undang-undang ombudsman dan undang-undang perlindungan saksi.

Draft RUU Ombudsman diselesaikan oleh KON sejak tahun 2001 dan pada tahun 2002 menjadi inisiatif DPR RI. Namun sampai tahun 2004 pemerintah tidak merespon sebagaimana mestinya, karena tidak segera mengeluarkan Amanat Presiden untuk menunjuk wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Ombudsman.

RUU KON yang sudah menjadi inisiatif DPR, kandas begitu saja ketika tidak ada keinginan dari Presiden Megawati saat itu mengeluarkan Amanat Presiden yang menunjuk wakil pemerintah untuk membahasnya dengan DPR. Meskipun DPR telah mangajukan hal tersebut jauh sebelum putaran suksesi dalam Pemilu 2004 dimulai. Demikian juga halnya pemerintahan SBY yang tidak memasukkan UU Ombudsman sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009. Untungya dalam hal ini DPR periode 2004-2009 melalui Komisi III dan Badan Legislasi memberikan komitmennya untuk tetap mendukung agar UU Ombudsman dapat segera disahkan dalam masa jabatan mereka.

Pada tahun 2005 DPR kembali memasukkan RUU Ombudsman RI sebagai usul inisiatif, dan pada tahun 2007 dimulai pembahasannya di DPR. Menteri Hukum dan HAM ditunjuk Presiden sebagai wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama dengan Komisi III DPR RI. RUU ini secara maraton, namun rencana tersebut dibatalkan. Sampai akhir tahun 2007 ini DPR dan Pemerintah baru menyelesaikan pembahasan sejumlah 16 DIM. Artinya masih tersisa 199 yang harus dibahas pada tahun 2008. Mengingat pembahasan RUU Ombudsman belum diselesaikan, maka pada tahun 2007 DPR RI untuk kedua kalinya memasukkan RUU Ombudsman RI dalam Prolegnas dan dibahas serta disahkan pada tahun 2008.

DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang Ombudsman. Melalui forum Rapat Paripurna Tanggal 9 September 2008 seluruh fraksi satu suara menyetujui RUU yang dibahas sejak tahun 2005 itu menjadi Undang-undang. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia telah berlaku menggantikan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 yang lebih dari delapan tahun menjadi landasan hukum Komisi Ombudsman Nasional dalam menjalankan tugasnya. Setelah berlakunya Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia.6
Dengan pemberlakuan UU 37/2008, memberikan makna penting bagi Ombudsman RI, yakni Ombudsman bukan lagi berbentuk komisi,melainkan lembaga negara yang sejajar dengan kepolisian dan kejaksaan. Kewenangan lembaga ini juga bertambah. Ombudsman memiliki kewenangan lebih dalam melakukan perannya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Dulu, di bawah Keppres 44 Tahun 2000, KON hanya berfungsi sebagai pemberi pengaruh (magistrature of influence) bukan pemberi sanksi (magistrature of sanction). KON tidak dibekali atau tidak membekali diri dengan instrumen pemaksa (legally binding/su poena power). Walaupun dalam beberapa kasus (ternyata) pengaruh Ombudsman tetap sangat kuat. Ini dikarenakan figur seorang Ombudsman yang benar-benar dapat dipercaya integritas, kredibilitas dan kapabilitasnya, sebab pemilihannya dilakukan melalui proses yang partisipatif, transparan dan accountable. Pengaruh Ombudsman masuk melalui rekomendasi yang disusun dan diberikan kepada Penyelenggaran Negara. Walaupun rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum, bukan berarti dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal ini Ombudsman memiliki mekanisme pelaporan kepada DPR. Untuk kasus-kasus tertentu yang signifikan dan krusial, melalui mekanisme yang tersedia, DPR juga dapat memanggil pejabat publik (eksekutif) atas tindakan pengabaiannya terhadap eksistensi dan rekomendasi Ombudsman. Namun dalam prakteknya dulu, tidak sedikit rekomendasi KON yang dikesampingkan atau bahkan dipinggirkan.

Di bawah UU 37/2008, yang sebelumnya rekomendasi Ombudsman bersifat tidak mengikat, kini rekomendasi itu wajib. Artinya, setiap instansi yang menjadi pihak terlapor,wajib menjalankan rekomendasi kami.Jika rekomendasi tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi administratif. Pengaturan Ombudsman dalam undang-undang tidak hanya mengandung konsekuensi posisi politik kelembagaan, namun juga perluasan kewenangan dan cakupan kerja ombudsman yang akan sampai di daerah-daerah.

Dalam undang-undang ini dimungkinkan mendirikan kantor perwakilan Ombudsman di daerah propinsi, kabupaten/kota. Dalam hal penanganan laporan juga terdapat perubahan yang fundamental karena Ombudsman diberi kewenangan besar dan memiliki subpoena power, rekomendasi bersifat mengikat, investigasi, serta sanksi pidana bagi yang menghalang-halangi Ombudsman dalam menangani laporan. Mengingat besarnya kewenangan dalam undang-undang, Ombudsman RI perlu melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diamanatkan undang-undang. Kewenangan yang besar harus ditunjang oleh infrastruktur yang kuat dan sumberdaya manusia yang profesional. Bila Ombudsman tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai maka kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menjadi tidak berarti.

Selain itu, UU 37/2008 memberi penambahan kewenangan Ombudsman dalam menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak (Pasal 8 ayat (1) huruf e). UU ini juga merampingkan komposisi Ombudsman yang awalnya berdasarkan Keppres 44/2000 berjumlah 11 orang, menjadi hanya tujuh orang. Masa jabatan ditetapkan berlaku selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan tambahan.

Dalam menangani laporan, setiap pimpinan dan anggota Ombudsman diwajibkan merahasiakan identitas pelapor. Kewajiban ini melekat terus meski pimpinan dan anggota yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan. Namun, kewajiban ini dapat dikesampingkan dengan alasan demi kepentingan publik yang meliputi kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas.

Demi efektivitas kerjanya, Ombudsman juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke objek pelayanan publik yang dilaporkan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini tidak pernah diatur dalam Keppres 40/2000. Inspeksi “dadakan” ini tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan. Untuk menjaga netralitas, UU Ombudsman memuat aturan yang melarang pimpinan atau anggota Ombudsman turut serta memeriksa laporan jika di dalamnya memuat informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan.

UU 37/2008 ini juga memberikan dua hak ekslusif untuk Ombudsman. Pertama, hak imunitas atau kekebalan sebagai dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman. Dengan imunitas ini, (sebagaimana diatur dalam Pasal 10), Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan.7 Kedua, upaya pemanggilan paksa. Pasal 31 menyatakan “Dalam hal terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa”.

4. Kesimpulan

Posisi penegakan ombudsman di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang kuat, tinggal bagaimana kemauan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti segala persoalan dengan menegakkan keadilan demi masa depan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Asmara Galang.2020.Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketenagaran Republik Indonesia, Laksbang Yustitia Surabaya.Cetakan 15.
Antonius Sujata dan Surahman.2002.Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional.Komis Ombudsman Nasional.Jakarta.
Saldi Isra.2013.Ombudsman Dalam Bingkai Ketatanegaraan RI.Makalah

Catatan kaki
________

  1. Asmara Galang.2012.Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , hal 3 .
  2. bid.hal 2
  3. Pada awal pembentukannya susunan keanggotaan terdiri dari: Antonius Sujata, SH (Ketua merangkap Anggota), Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH (Wakil Ketua merangkap Anggota), Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL (Anggota), Drs. Teten Masduki (Anggota), Ir. Sri Urip (Anggota), R.M. Surachman, SH, APU (Anggota), Pradjoto, SH, MA (Anggota), dan KH. Masdar F. Mas’udi, MA (Anggota). Dalam perjalanan selanjutnya Pradjoto, SH, MA dan Ir. Sri Urip mengundurkan diri karena bertugas di tempat lain, sementara Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL mengambil langkah yang sama karena terpilih menjadi HakimAgung. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pada tahun 2003 diangkat seorang anggota Ombudsman yang baru bernama Hj. Erna Sofwan-Sjukrie, dengan latar belakang mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.Ombudsman Dalam Bingkai Ketatanegaraan RI(Sejarah Pembentukan dan Tantangan Kedepan Oleh :Saldi Isra.
  4. Institusi Ombudsman pertama kali lahir di Swedia, meskipun demikian pada dasarnya Swedia bukanlah negara pertama yang membangun sistem pengawasan (seperti) Ombudsman. Bryan Gilling  dalam tulisannya berjudul The Ombudsman In New Zealand mengungkapkan bahwa pada zaman Kekaisaran Romawi terdapat institusi Tribuni Plebis yang tugasnya hampir sama dengan Ombudsman yaitu melindungi hak-hak masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan. Model pengawasan seperti Ombudsman juga telah banyak ditemui pada masa kekaisaran Cina dan yang paling menonjol adalah ketika pada tahun 221 SM Dinasti Tsin mendirikan lembaga pengawas bernama Control Yuan atau Censorate yang bertugas melakukan pengawasan  terhadap pejabat-pejabat kekaisaran (pemerintah) dan sebagai “perantara” bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan kepada Kaisar. (lihat; Bryan Gilling, The Ombudsman in New Zealand, Dunmore Press, Wellington, 1998)
  5. Antonius Sujata dan Surahman, Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002.
  6. Pasal 46 Bab Ketentuan Peralihan menyatakan “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, nama Ombudsman yang telah digunakan sebagai nama institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan undang-undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat dua tahun sejak berlakunya undang-undang ini”.
  7. Pada bagian penjelasan disebutkan imunitas tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum.

 

 

 

You have no rights to post comments

Berita Foto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

DAK 25 Jam Jatim, Jateng, DIY 25 - 27 Desember

14-11-2017 Hits:245 Berita Foto

DAK 25 Jam Jatim, Jateng, DIY 25 - 27 Desember

DAK (Diklat Agama Khonghucu) bukan sekedar pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan rohaniwan saja

Read more

Pemuda Khonghucu Dari Berbagai Daerah Ikrar Di Hari Sumpah Pemuda.

28-10-2017 Hits:894 Berita Foto

Pemuda Khonghucu Dari Berbagai Daerah Ikrar Di Hari Sumpah Pemuda.

Bogor, 28 Oktober 2017, Ketua Panitia acara Js.Kuh Sambih dalam undangannya mengatakan bahwa kami pemuda Khonghucu pun harus mampu bergerak...

Read more

Gili Trawangan

25-10-2017 Hits:115 Berita Foto

Gili Trawangan

Pagi ini kami harus bangun pagi untuk menyeberang pulau kecil yakni Gili Trawangan.

Read more

Delapan Pesan Dari Jakarta Dalam Kongres Khonghucu Dunia

21-10-2017 Hits:240 Berita Foto

Delapan Pesan Dari Jakarta Dalam Kongres Khonghucu Dunia

"Membangun Harmoni dan Jalan Tengah untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Perdamaian Dunia" dihasilkan butir-butir pemikiran sbb :

Read more

Srikandi Gunung Sindur Berjoget

16-10-2017 Hits:135 Berita Foto

Srikandi Gunung Sindur Berjoget

Kebaktian di Makin Gunung Sindur minggu 15 Oktober 2017 dipenuhi umat di berbagai daerah di sekitarnya.

Read more

Mengajar Dan Kunjungan

25-09-2017 Hits:404 Berita Foto

Mengajar Dan Kunjungan

Pada tanggal 23 September 2017 saya mengajar S2 program M.Ag di UIN Syarif Hidayahtullah Jl.Cempaka Putih Tangerang Selatan Banten.

Read more

Dokumen Gili Iyang Dan Gili Labak Tour

11-09-2017 Hits:298 Berita Foto

Dokumen Gili Iyang Dan Gili Labak Tour

Perjalanan Tour Jalan Sehat Trawas menuju ke dua Pulau Gili Iyang dan Gili Labak.

Read more

Pertemuan Di Polda jatim

08-09-2017 Hits:234 Berita Foto

Pertemuan Di Polda jatim

Surabaya, 8 September 2017. Silaturahim Kapolda Jatim bersama Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Harkamtibmas.

Read more

Tenaga Pendidik Khonghucu Di Pangkal Pinang

08-09-2017 Hits:176 Berita Foto

Tenaga Pendidik Khonghucu Di Pangkal Pinang

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Pendidik Agama Khonghucu Tahun 2017 yang diadakan di Hotel Puncak Lestari Pangkal Pinang mulai tgl....

Read more

Js. Maria Berpulang

07-09-2017 Hits:719 Berita Foto

Js. Maria Berpulang

Berita berpulangnya Js.Maria Engeline sangat mengejutkan bagi kita semua

Read more

Harmoni Hidup & Keseimbangan Bisnis, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

 

Bisnis Yang Beriman & Beretika, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

Gallery Download

Download Cahaya Setia 421-430

Silahkan Download Puisi ber-Gambar yang dapat dipakai untuk Profile Picture, Avatar, dll

Infografis & Slide

Foto Bersama di Khongcu Bio Denpasar

---------------------------

Foto Bersama Dispenkasi XXVII Bogor

 

Polling

Kegiatan Apa Yang Paling Anda Senangi Ketika Di Tempat Ibadah?

Berdoa / Sembahyang - 100%
Menyanyi / Bermain Musik - 0%
Mendengarkan Kotbah - 0%
Berdiskusi - 0%
Bertemu Teman-Teman - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: March 9, 2014

Who's Online

We have 59 guests and no members online

Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia
Hak Cipta Spoc Study Park Of Confucius No. 064687, Tanggal 25 Maret 2013

web development by harmonydesain.com